Purbaya Mau Dicopot? Eks Menkeu Fuad Bawazier Bongkar Fakta Yang Selama Ini Disembunyikan!
DEMOCRAZY News
12 Juni 2026 1:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Soeharto, Fuad Bawazier yang kini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, menepis isu pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan santer di ruang publik.
Dalam diskusi Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026), dia menilai kabar tersebut merupakan bagian dari upaya membangun narasi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.
“Isu pergantian Purbaya itu, tidak memiliki dasar yang jelas,” tandasnya.
Hingga saat ini, kata Fuad, tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian menkeu.
Munculnya kabar tersebut, bisa jadi berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Ia menyebut, berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian menkeu,” kata Fuad.
Dalam forum tersebut, Fuad mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan, perdebatan ekonomi tidak seharusnya terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan konstitusi.
“Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Fuad memberikan dukungan terhadap gagasan ekspor satu pintu yang sedang didorong pemerintah, melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Kebijakan tersebut dipercaya akan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya nasional.
Selama ini, lanjutnya, sebagian besar devisa hasil ekspor Indonesia disimpan di luar negeri.
Alhasil, manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati di dalam negeri, sangat tidak optimal dalam memperkuat perekonomian nasional.
“Kebijakan ekspor satu pintu akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Selain memperkuat nilai tukar rupiah, Fuad meyakini, kebijakan DHE SDA akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan pengelolaan devisa yang lebih baik, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memperkuat sektor-sektor strategis.
Baca Juga
Fuad menilai berbagai kritik terhadap kebijakan baru pemerintah perlu disikapi secara proporsional.
“Dalam setiap masa transisi ekonomi akan selalu muncul upaya-upaya yang berusaha menggagalkan perubahan yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan ketidakpastian.
Terpenting adalah memastikan kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Saya melihat isu-isu seperti ini lebih merupakan upaya menciptakan kondisi tertentu. Selama kebijakan yang dijalankan bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus tetap konsisten menjalaninya,” ujar Fuad.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
