PSI Masa Bodoh Soal Gugatan Penyetaraan Ijazah Gibran di PTUN: Beliau Kan Sudah Jadi Wapres!
DEMOCRAZY News
13 Agustus 2026 9:04 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perbincangan publik setelah persoalan penyetaraan ijazahnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pegiat media sosial Ardianto Satriawan mempertanyakan proses penyetaraan dokumen pendidikan Gibran, khususnya terkait sertifikat pendidikan yang ditempuhnya di Australia.
Ia menyoroti perbedaan antara pendidikan menengah Gibran di Singapura dan program UTS-Insearch di Sydney.
Gibran Tempuh Pendidikan di Singapura
Ardianto menguraikan riwayat pendidikan Gibran di Singapura ketika menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School hingga jenjang O Level.
“Jadi begini, Gibran itu SMA di Singapura, di Orchid Park Secondary School. Sampai O level. Setara pendidikan sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA kalau di Indonesia,” ujar Ardianto, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga
Setelah itu, Gibran disebut melanjutkan pendidikan ke UTS-Insearch di Sydney, Australia.
Ardianto menjelaskan lembaga tersebut merupakan program persiapan bagi calon mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan tinggi di Australia.
“Lanjut UTS-Insearch, ini sekolah persiapan masuk kampus. Di Sydney,” ucapnya.
Pertanyakan Fungsi UTS-Insearch
Ardianto menyebut program tersebut lazim digunakan lulusan sekolah menengah dari luar Australia untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan setempat sebelum memasuki perguruan tinggi.
Baca Juga
“Biasanya dipakai lulusan SMA di luar Australia (misal Indonesia, China) buat matrikulasi atau penyesuaian kurikulum Australia,” tukasnya.
Ia menjelaskan masa pendidikan di UTS-Insearch pada umumnya berlangsung sekitar satu tahun sebelum peserta melanjutkan ke University of Technology Sydney (UTS).
“Wajarnya 1 tahun di sini, setelah selesai lanjut ke kampus di Australia. UTS-Insearch ini punya University of Technology Sydney, wajarnya ya abis 1 tahun di sini lanjut ke UTS,” jelasnya.
Namun, Ardianto menyebut Gibran justru melanjutkan pendidikan tinggi ke MDIS di Singapura, bukan ke UTS di Sydney.
Hal itu kemudian menjadi dasar pertanyaannya mengenai fungsi program UTS-Insearch dalam riwayat pendidikan Gibran.
“Tapi kita semua tahu, Gibran, lanjutnya ke MDIS di Singapura, bukan UTS di Sydney. Dari SMA di Singapura, lanjut ke kampus Singapura, tidak ada keperluan persiapan pergantian kurikulum,” sebutnya.
Ia juga menyoroti durasi pendidikan Gibran di UTS-Insearch yang disebut hanya sekitar enam bulan.
“Selain itu, Gibran juga hanya menghabiskan 6 bulan di UTS-Insearch,” imbuhnya.
Baca Juga
Pertanyakan Dokumen yang Disetarakan
Ardianto mengatakan hal yang paling perlu dijelaskan adalah dokumen mana yang dijadikan dasar dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran dengan ijazah SMA di Indonesia.
“Nah, sertifikat dari UTS-Insearch ini lah yang disetarakan sama ijazah SMA Indonesia. Pertanyaannya, kenapa yang disetarakan UTS-Insearch-nya, bukan Orchid Park Secondary School?” terangnya.
Ardianto kembali mempertanyakan keterkaitan program UTS-Insearch dengan proses pendidikan Gibran sebelum masuk ke MDIS.
“Kan yang SMA-nya yang itu? Kampus di Australia sebenarnya tidak memerlukan matrikulasi kalau dari SMA Singapura,” bebernya.
Ia juga menyinggung dokumen pendidikan yang lazim digunakan sebagai bukti kelulusan pendidikan menengah dalam konteks tersebut.
“Cukup tunjukkan sertifikat A-level. Buat apa ngabisin 1 tahun di UTS-Insearch? Kalau masuk MDIS, berarti mestinya punya ijazah SMA atau setidaknya A-level yang diakui pemerintah Singapura? Apakah sertifikat UTS-Insearch yang dipakai,” timpalnya.
Kader PSI: Gibran Sudah Sah sebagai Wapres
Pernyataan Ardianto tersebut kemudian mendapat tanggapan dari kader PSI, Deddy Nur Palakka.
Deddy mengaku tidak mempersoalkan serangan yang terus dialamatkan kepada putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
Menurut Deddy, dokumen yang menjadi dasar pencalonan Gibran telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diterima oleh penyelenggara pemilu maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
“Surat Keterangannya cukup jelas, kalau nggak jelas mana bisa KPU meloloskan ini apalagi MK,” ucap Deddy.
Deddy juga menegaskan status Gibran sebagai Wakil Presiden RI telah sah secara konstitusional.
“Sekarang Gibran Rakabuming Raka sudah jadi Wapres RI secara sah dan konstitusional,” tandasnya.
Karena itu, ia mempertanyakan masih adanya pihak yang memperdebatkan riwayat pendidikan Gibran.
“Tapi masih ada saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya, ada-ada saja,” kuncinya.
Berita Viralcatatan hukumdemocrazydinamika kekuasaangibran rakabuminggugatan ijazahhot newsijazah gibranIsu Nasionalkontroversi nasionalopini publikpartai solidaritas indonesiapembelaan istanapenyetaraan ijazahperbincangan warganetpolemik politikpsiptunsorotan publikwakil presiden
Artikel terkait lainnya
