Presiden Prabowo Disadap LSP, Kasus Sama Dialami Raja Edward VIII: Berakhir Turun Takhta!
DEMOCRAZY News
5 November 2026 8:35 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri menyita perhatian publik.
Menurut keterangan dari Kabareskrim Polri, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut masih menjalani pemeriksaan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, petinggi media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), pengusaha, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga diduga menjadi sasaran.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026)
Aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya kerap terjadi di berbagai penjuru dunia, namun ada satu peristiwa sejarah soal penyadapan terhadap pemimpin negara yang berujung turun tahta.
MI5 Pantau Telepon Raja Edward VII
Pemerintah Inggris pernah menyadap komunikasi Raja Edward VIII pada 1936, ketika kerajaan dilanda krisis besar akibat keinginan sang raja menikahi Wallis Simpson.
Operasi pengawasan itu melibatkan badan intelijen MI5 dan dilakukan atas otorisasi Menteri Dalam Negeri Sir John Simon.
Baca Juga
Kasus tersebut menjadi salah satu peristiwa langka dalam sejarah Inggris ketika aparat keamanan memantau komunikasi seorang raja yang masih berkuasa.
Penyadapan dilakukan di tengah ketegangan antara Edward VIII dan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Stanley Baldwin.
Dikutip dari The Guardian, dokumen rahasia yang dibuka kepada publik mengungkap adanya instruksi pemerintah untuk menyadap telepon Edward VIII.
Nota rahasia tertanggal 5 Desember 1936 memerintahkan General Post Office (GPO) mengatur intersepsi komunikasi telepon sang raja.
Instruksi tersebut mencakup komunikasi antara Fort Belvedere, kediaman Edward VIII, dan Buckingham Palace dengan sejumlah alamat di London serta wilayah Eropa daratan.
MI5 Pantau Komunikasi Sang Raja
Badan keamanan Inggris, MI5, kemudian melakukan pengawasan terhadap Edward VIII dan Wallis Simpson.
Pemantauan tersebut tidak hanya dilakukan melalui komunikasi elektronik, tetapi juga dengan mengumpulkan informasi dari petugas yang berada dekat dengan pasangan itu.
Menurut kajian sejarawan intelijen Rory Cormac yang diterbitkan History Extra, pemerintah khawatir Edward dapat menjadi sasaran pemerasan atau tekanan politik.
Pengawasan juga diarahkan untuk mengetahui langkah Edward dalam menghadapi pemerintah.
Aparat berusaha memahami apakah sang raja akan menerima keputusan kabinet atau justru mengambil tindakan yang berpotensi memperburuk krisis konstitusional.
Edward VIII Akhirnya Turun Takhta
Krisis tersebut berakhir pada 10 Desember 1936, ketika Edward VIII menandatangani instrumen abdikasi.
Ia memilih melepaskan takhta setelah memutuskan tidak dapat mempertahankan kedudukan sebagai raja sekaligus menikahi Wallis Simpson.
Adiknya, Pangeran Albert, kemudian naik takhta sebagai Raja George VI.
Sehari setelah abdikasi, Edward menyampaikan pidato melalui radio untuk menjelaskan keputusannya kepada rakyat Inggris.
Pengunduran diri Edward VIII mengakhiri krisis konstitusional yang berlangsung selama berbulan-bulan.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika pemerintahanelit politikintrik politikkekuasaan dan kekhilafankrisis politik nasionallsppenyadapan prabowoperbandingan sejarahraja edward viiisejarah turun takhtaskandal politik
Artikel terkait lainnya
