Nama Menantu Jokowi Bobby Nasution Terseret Dugaan Kasus Jalan Sumut, Diduga Perintahkan Geser Anggaran Via Pergub

DEMOCRAZY.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang lebar untuk mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp165 miliar.

Peluang pengembangan penyidikan ke lingkaran puncak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini mencuat setelah KPK mencermati sejumlah fakta krusial yang terungkap dalam persidangan perkara awal.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa tim penyidik tidak menutup mata terhadap fakta-fakta persidangan yang menyeret kebijakan anggaran Pemprov Sumut, kendati fokus penyidikan saat ini masih mendalami klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

“Nah, itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tegas Achmad Taufik Husein.

Fakta Persidangan: Enam Kali Pergeseran Anggaran via Pergub dan Foto Peninjauan Lapangan

Sorotan terhadap keterlibatan Bobby Nasution bermula dari sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Baca Juga

Momen Pencopotan Foto Eks Wapres Gibran di Markas PKB Picu Reaksi Spontan, Cak Imin: Akhirnya Tercapai Juga!

Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu secara khusus meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby Nasution beserta mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Effendy Pohan, untuk memberikan kesaksian terkait kejanggalan penganggaran dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru, dengan total nilai sekitar Rp165 miliar.

Beberapa fakta persidangan yang memberatkan sorotan terhadap kebijakan Gubernur antara lain:

• Tidak Ada di APBD Murni: Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, mengungkap bahwa kedua proyek senilai Rp165 miliar tersebut sama sekali tidak tercantum dalam APBD Murni 2025.

• Enam Kali Pergeseran Anggaran: Anggaran proyek secara tiba-tiba dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan hingga enam kali menggunakan payung Peraturan Gubernur (Pergub).

  Baca Juga

  Giliran Hashim Djojohadikusumo ‘Didesak Mundur’ Usai Gibran Lengser: Dia Cuma Mewakili Kepentingan Pebisnis, Bukan Rakyat!
• Laporan Program PHTC & Foto Lapangan: Mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, mengaku telah melaporkan rencana pembangunan ruas jalan tersebut kepada Bobby sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

  Dalam persidangan turut ditampilkan foto Bobby bersama Topan saat meninjau langsung lokasi jalan tersebut, yang dibenarkan oleh mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi selaku pengawal rombongan gubernur.

Skema Commitment Fee Sistematis dan Penggeledahan Terbaru KPK

Pengusutan kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Juni 2025 yang menjaring lima tersangka awal.

Pada 30 September 2026, KPK kembali menetapkan delapan tersangka baru dari klaster BBPJN Sumut (proyek APBN 2023–2025), di mana tujuh di antaranya telah resmi dijebloskan ke Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara ini, terungkap praktik pematokan commitment fee (biaya komitmen) proyek jalan yang dibagi secara sistematis berdasarkan jabatan:

• Kepala BBPJN Sumut: 4 persen

  Baca Juga

  Bongkar Manuver Politik di Balik Layar, Sekjen Hasto: Upaya Jokowi ‘Ambil Alih’ Kendali PDIP Sudah Berlangsung Cukup Lama!

• Kepala Satker PJN Sumut: 4 persen

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1 hingga 1,5 persen

• Bendahara BBPJN & Pokja: Masing-masing 0,5 persen

Dari skema suap berjenjang tersebut, delapan tersangka klaster BBPJN tercatat mengantongi aliran dana mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah—dengan nilai penerimaan terbesar mengalir kepada Kepala Satker PJN Wilayah II, T.

Baca Juga

Bongkar Pernyataan Lama Effendi Gazali, Politikus PDIP Soroti Dugaan Skenario Jokowi ‘Lengserkan Prabowo’

Rahmansyah Putra alias Dadam, mencapai Rp3,49 miliar.

Untuk menelusuri aliran dana dan keterkaitan lintas klaster, penyidik KPK bergerak cepat melakukan penggeledahan maraton di enam lokasi strategis pada Senin (9/11/2026), meliputi Kantor Satker Wilayah I dan II BBPJN Sumut, rumah mantan Kadis PU Sumut, serta kediaman mantan Kasatker BBPJN Sumut.

Dari aksi penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik (BBE) guna membongkar aktor utama di balik bancakan proyek jalan tersebut.

Baca Juga

Prabowo Puji Habis Pramono Anung, Sinyal Cawapres Baru Gantikan Gibran?