Giliran Hashim Djojohadikusumo ‘Didesak Mundur’ Usai Gibran Lengser: Dia Cuma Mewakili Kepentingan Pebisnis, Bukan Rakyat!
DEMOCRAZY News
13 November 2026 4:25 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gelombang tekanan politik terhadap lingkaran dalam kekuasaan pasca-konsolidasi rezim Prabowo Subianto merembes hingga ke panggung diplomasi internasional.
Di tengah bergulirnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang resmi dibuka di Antalya, Turki, aliansi masyarakat sipil Indonesia secara terbuka melayangkan desakan agar Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, segera mundur dari jabatannya.
Desakan ini mencuat lantaran kehadiran delegasi Indonesia dinilai sarat akan konflik kepentingan (conflict of interest), serta merepresentasikan kepentingan para pengusaha energi fosil dan industri ekstraktif alih-alih menyuarakan keadilan iklim bagi rakyat.
Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, secara tajam mengkritik komposisi delegasi iklim Indonesia yang dinilai kerap mendatangkan figur-figur berlatar belakang pebisnis perusak lingkungan.
“Sudah terlalu lama delegasi Indonesia mendatangkan orang dengan kepentingan bisnis perusak alam, bukan iklim,” ujar Sisilia, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, di tengah bencana iklim yang menghantam Indonesia tanpa henti, kehadirna delegasi yang berpihak pada kepentingan bisnis energi fosil sangat tidak bisa diterima.
“Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup mengagendakan bersih-bersih delegasi Indonesia dari pebisnis energi fosil dan perusahaan pembakar hutan yang bisa dipastikan akan berjuang untuk kelangsungan profit para eksekutif, bukan pekerja, alam, serta rakyat banyak,” tegas Sisilia.
Senada dengan hal tersebut, Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA Firdaus Cahyadi menegaskan, penunjukan tokoh dari sektor bisnis ekstraktif dan energi fosil sebagai pimpinan delegasi diplomasi iklim menciptakan benturan kepentingan nyata yang melemahkan posisi tawar Indonesia di forum global.
“Penunjukan pebisnis sektor bisnis ekstraktif dan energi fosil sebagai pimpinan delegasi diplomasi iklim berpotensi memicu potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang nyata sehingga akan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perundingan internasional,” tegas Firdaus.
Kritik keras juga datang dari Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung sebagai observer di arena COP31 Antalya.
Menurutnya, rangkaian pidato dan substansi runding yang disampaikan utusan resmi pemerintah Indonesia sangat mengecewakan, minim ambisi, serta mengabaikan realitas darurat ekologis di tanah air—khususnya penderitaan petani, nelayan, perempuan, serta masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia yang menjadi korban langsung ekspansi tambang dan PLTU.
“Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP 31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong,” cetus Amin.
Amin menyoroti sikap delegasi Indonesia dalam sesi perundingan just transition (transisi berkeadilan) yang dinilai setengah hati.
Pemerintah masih menyertakan berbagai syarat agar transisi energi tidak mengganggu kepentingan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh korporasi tambang batu bara, nikel, bauksit, perdagangan karbon, hingga industri perikanan skala besar.
“Pernyataan dan pandangan yang diutarakan oleh pemerintah Indonesia di sesi transisi berkeadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengimplementasikan transisi berkeadilan yang didorong komunitas global karena khawatir ekonomi Indonesia terganggu. Padahal, ekonomi Indonesia akan lebih terganggu dan hancur apabila krisis iklim terus terjadi,” tegasnya.
Merespons mandulnya diplomasi iklim pemerintah di kancah internasional, Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, menegaskan bahwa generasi muda menolak transisi energi semu yang dikendalikan oleh para pengukir keuntungan dari krisis ekologis.
“Anak muda menolak janji transisi energi yang dikendalikan oleh mereka yang masih mengeruk keuntungan dari krisis ekologis. Kami menuntut pemimpin iklim yang bersih dari kepentingan bisnis demi mengamalkan keadilan iklim bagi generasi mendatang,” ujar Ginanjar.
Seiring dengan bergulirnya COP31, koalisi masyarakat sipil merumuskan sejumlah tuntutan tegas yang ditujukan kepada Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang terbagi dalam dua fase utama.
Pertama, berkomitmen menghentikan bahan bakar fosil secara bertahap demi mewujudkan energi bersih dan terbarukan yang murah bagi rakyat.
Kedua, memperjuangkan pendanaan adaptasi dan pemulihan bencana berbasis hibah murni dari negara-negara maju.
Ketiga, menuntut agar Hashim Djojohadikusumo mundur dan mendesak penggantian ketua delegasi iklim dengan tokoh yang benar-benar berpengalaman dalam perundingan global serta bersih dari segala kepentingan bisnis ekstraktif.
“Indonesia harus membersihkan struktur delegasi resmi Indonesia secara menyeluruh dari para pelobi energi fosil dan pebisnis ekstraktif,” tegas Firdaus.
Konferensi Perubahan Iklim PBB (Conference of the Parties/COP31) yang resmi dibuka di Antalya, Turki, menjadi salah satu arena diplomasi paling krusial bagi masa depan iklim global di tengah eskalasi krisis ekologis yang kian menghantam berbagai belahan dunia tanpa henti.
Di panggung internasional ini, delegasi resmi Indonesia hadir di tengah sorotan tajam dan tekanan ganda.
Di satu sisi, Indonesia memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia yang memegang peran vital sebagai “paru-paru bumi”, di sisi lain, struktur ekonomi nasional dan kebijakan energi domestik masih sangat lekat dengan ketergantungan pada industri ekstraktif dan bahan bakar fosil, khususnya batu bara.
Dinamika ini memicu ketegangan yang konsisten antara komitmen global di atas kertas dengan realitas kebijakan di tingkat tapak.
Bagi masyarakat sipil dan komunitas rentan—terutama petani, nelayan, serta masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia yang paling menderita akibat hantaman krisis iklim—kehadiran delegasi negara kerap dinilai berjalan di tempat atau bahkan setengah hati.
Indonesia sendiri dalam kerangka negosiasi iklim menegaskan komitmen untuk melakukan transisi energi yang berkelanjutan dan memiliki komitmen penurunan emisi.
Hanya saja terkait transisi energi misalnya, pemerintah dikritik karena kerap menyertakan koridor kehati-hatian agar transisi tersebut tidak mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional serta ketahanan energi domestik yang masih ditopang oleh sektor industri ekstraktif.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddesakan mundurdinamika politik nasionalenergi fosilgibran mundurhashim djojohadikusumoistana negaraIsu Nasionalkonflik kepentinganLingkungan Hiduppebisnis energiPolitik Indonesiaprabowo subianto
Artikel terkait lainnya
