Bongkar Manuver Politik di Balik Layar, Sekjen Hasto: Upaya Jokowi ‘Ambil Alih’ Kendali PDIP Sudah Berlangsung Cukup Lama!
DEMOCRAZY News
13 November 2026 4:15 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap adanya indikasi upaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan PDI Perjuangan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menyebut, indikasi tersebut bahkan telah muncul sejak Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan pada 2019.
Pengungkapan itu disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam podcast Akbar Faizal Uncensored bersama Akbar Faizal, Kamis (12/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Hasto membeberkan sejumlah peristiwa yang menurutnya menunjukkan perubahan pola kekuasaan Jokowi, termasuk dugaan upaya melemahkan PDI Perjuangan ketika partai tersebut justru memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi.
Hasto secara khusus menyinggung informasi dalam buku karya Marcus Mietzner yang menurutnya mengungkap adanya perintah Jokowi kepada sejumlah menteri dari Partai Golkar untuk melemahkan PDI Perjuangan pada 2019.
“Misalnya dari bukunya Marcus Mietzner, kami baru tahu bahwa pada tahun 2019 ketika kami juga all out memberikan dukungan kepada masa kedua Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi sudah mengeluarkan perintah kepada beberapa menteri dari Golkar untuk ngembosin PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, informasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan bukan sekadar keretakan politik yang muncul menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Ia menilai terdapat desain politik yang telah berlangsung lebih lama, termasuk berkaitan dengan upaya mengambil alih pengaruh Megawati di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Bahkan di dalam suatu desain ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi, termasuk untuk melakukan taking over terhadap kepemimpinan Ibu Mega di PDI Perjuangan itu sudah berjalan cukup lama,” ujar Hasto.
Ia kemudian menjelaskan bagaimana awal mula Jokowi mendapatkan dukungan politik dari PDI Perjuangan.
Menurut Hasto, pencalonan Jokowi sebagai kepala daerah hingga menjadi presiden merupakan bagian dari proses demokrasi dari bawah yang menjadi tradisi kepemimpinan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.
Jokowi awalnya memperoleh legitimasi politik karena dinilai berhasil memimpin Kota Solo.
Keberhasilan tersebut kemudian menjadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk mendorong Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya diusung sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
“Di dalam proses pelembagaan partai karena dinilai berhasil sebagai wali kota kemudian didoronglah sebagai gubernur, demokrasi dari bawah yang mencerminkan kualitas demokrasi. Itulah ide-ide awal yang mendasari mengapa Ibu Mega mengambil keputusan Pak Jokowi sebagai calon presiden,” jelasnya.
Namun, menurutnya, pola kekuasaan Jokowi mengalami perubahan setelah menduduki kursi presiden.
Ia menilai praktik populisme semakin dominan dan digunakan untuk membangun legitimasi politik, sementara ambisi kekuasaan mulai berkembang.
Hasto mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan masih dapat mengawal jalannya pemerintahan dengan relatif baik.
Meski demikian, ia mengakui telah muncul berbagai dinamika politik, terutama ketika dukungan rakyat terhadap pemerintahan tidak sepenuhnya tercermin dalam konfigurasi kekuatan di parlemen.
Ia mencontohkan, meskipun Jokowi dan Jusuf Kalla mendapatkan dukungan politik rakyat, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan justru dikuasai kelompok politik yang tidak memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.
“Karena platform yang kami angkat saat itu sebagaimana kita dorong sejak awal adalah komitmen ideologis dan juga tentang tata pemerintahan negara yang baik,” ungkapnya.
Hasto juga mengaitkan dugaan ambisi mempertahankan kekuasaan dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada 2019.
Ia menyebut wacana tersebut telah muncul sekitar satu bulan setelah Jokowi dilantik untuk menjalani periode kedua pemerintahan.
Menurut Hasto, Megawati mengambil sikap berpegang pada konstitusi dan prinsip demokrasi sehingga gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan.
“Coba kalau kita lihat lagi, hanya waktu satu bulan setelah Pak Jokowi diangkat sebagai Presiden pada periode kedua, sudah muncul wacana Jokowi tiga periode,” katanya.
Ia menegaskan, Megawati tetap mempertahankan prinsip konstitusionalisme di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang saat itu.
Baca Juga
“Tapi ini kan kemudian oleh ketaatan konstitusi, demokrasi dari Ibu Mega berbagai narasi-narasi itu kan akhirnya bisa dipinggirkan oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme itu,” lanjut Hasto.
Ia menilai kemunculan wacana tiga periode tersebut menjadi salah satu indikasi adanya ambisi untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan, baik melalui perpanjangan masa jabatan secara langsung maupun melalui mekanisme politik lainnya.
Ia juga menekankan bahwa populisme dapat menjadi instrumen untuk menormalisasi praktik ambisi kekuasaan.
Menurutnya, simbol kedekatan dengan rakyat kecil dapat digunakan untuk membangun citra positif sekaligus meredam berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga
Hasto menyinggung upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politik melalui dinamika pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hasto menceritakan pertemuannya dengan Gibran sebelum pencalonan tersebut.
Saat itu, ia mengaku meminta penjelasan langsung mengenai kabar Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Komarudin Watubun, Hasto mengaku mendapat jawaban bahwa Gibran masih memiliki keterikatan dengan PDI Perjuangan.
“Mas ini kami mendengar kok sepertinya Mas Gibran mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Saya ingin penjelasannya,” tutur Hasto mengulang pertanyaannya saat pertemuan tersebut.
Menurut Hasto, Gibran saat itu menjawab, “Pak Setjen, saya ini lahir dan besar di PDI Perjuangan. Saya tahu Bapak saya akan selesai tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, saya ke mana lagi?” Hasto mengatakan, jawaban tersebut sempat dianggap sebagai bentuk ketulusan.
Namun, perkembangan politik berikutnya justru menunjukkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Ia menilai rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan pola kekuasaan Jokowi semakin nyata, terutama ketika kepentingan politik keluarga mulai masuk dalam dinamika kekuasaan nasional.
Hasto menegaskan, kekuasaan seharusnya tidak dibangun di atas ambisi pribadi, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran etika dan moral.
Menurutnya, kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut pada akhirnya akan mengalami kerapuhan.
“Sejarah kekuasaan tidak bisa berdiri di atas ambisi. Tidak bisa berdiri di atas penyalahgunaan. Apalagi pelanggaran suatu etika dan moral,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bersifat abadi.
Karena itu, setiap pemimpin harus tetap menjunjung konstitusi, menjaga etika politik, serta menghormati institusi partai dan demokrasi.
[VIDEO]
berita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politik nasionalhasto kristiyantoIsu Nasionaljoko widodokabar politik terkinikepemimpinan pdipkudeta pdipmanuver politikmegawati soekarnoputripdipPolitik Indonesiasekjen pdip
Artikel terkait lainnya
