Munculnya Istilah ‘Dewan Jenderal Polisi’ Semakin Menguatkan Dugaan Adanya Kudeta Merangkak!

DEMOCRAZY.ID — Spekulasi politik di tanah air kembali bergolak usai kolumnis Tarmidzi Yusuf merilis ulasan tajam berjudul “Dewan Jenderal Polisi” Perkuat Isu Kudeta Merangkak.

Tulisan tersebut menyoroti terbongkarnya skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai aktor utama di balik operasi senyap terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Istilah “kudeta merangkak” yang pertama kali diembuskan oleh politisi senior Muhammad Hatta Taliwang kini menemukan titik terangnya dengan penangkapan Jenderal Listyo bersama sejumlah perwira tinggi Polri pada Selasa (3/11/2026).

Munculnya Istilah “Dewan Jenderal Polisi” dan Bayang-Bayang Sejarah 1965

Penangkapan jenderal bintang empat tersebut melahirkan istilah baru di ruang publik: “Dewan Jenderal Polisi”.

Penamaan ini sontak membangkitkan memori kolektif bangsa pada tragedi kelam G30S/PKI tahun 1965, di mana isu fiktif “Dewan Jenderal” dihembuskan oleh PKI untuk mendiskreditkan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat sebelum penculikan dan pembunuhan para Pahlawan Revolusi.

Baca Juga

VIRAL Isu ‘Ketum Parpol’ Diduga Gelar Rapat Bareng Jenderal Sebelum Ditangkap Dalam Kasus Sadap Prabowo

Namun, jika pada tahun 1965 isu tersebut merupakan fitnah untuk menjatuhkan Jenderal Ahmad Yani dan petinggi TNI AD, hari ini “Dewan Jenderal Polisi” justru merujuk pada fakta hukum penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI-1 Prabowo Subianto yang diungkap langsung oleh Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto.

Praktik spionase terselubung ini diketahui telah berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Pukulan Telak bagi Skenario Kudeta Merangkak

Tarmidzi Yusuf menilai bahwa penangkapan Jenderal Listyo Sigit bersama para loyalisnya secara otomatis memupus kekuatan jaringan di balik isu kudeta merangkak yang berhembus kencang sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Terlebih, skenario besar yang digadang-gadang kelompok tersebut—di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diproyeksikan untuk menggantikan posisi Presiden Prabowo dalam kurun waktu dua tahun masa jabatan—kini justru ambruk total.

Baca Juga

Bareskrim Bongkar Keberadaan ‘Markas Operasi’ Penyadapan Presiden Prabowo, Ternyata di Lokasi Ini!

Alih-alih melengserkan kepala negara, Gibran sendiri justru terpojok oleh hantaman putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait cacat dokumen pendidikan dan kesahihan Surat Keterangan penyetaraan ijazahnya.

Di tengah terjepitnya posisi politik lingkaran Istana lama, konstelasi nasional kini dihadapkan pada pertaruhan tingkat tinggi.

Publik menanti bagaimana babak akhir dari dinamika politik ini akan diurai, di mana pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang jatuh, melainkan apakah skenario pertukaran politik—antara pelengseran Gibran atau jerat hukum bagi sang mantan presiden—benar-benar akan dieksekusi.