DEMOCRAZY.ID – Unggahan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mendadak viral di media sosial setelah menyentil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Dalam unggahannya, ia menyoroti dua pernyataan Bahlil yang dinilai berbanding terbalik dalam waktu yang hampir bersamaan terkait krisis listrik dan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero).
Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan keluhannya mengenai pemadaman listrik yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya.
“Dalam dua hari ini jalan kaliurang di beberapa tempat gelap gulita. Nah, ada dua berita ini yang berbeda hampir 180 derajat, satu bilang karena PLN kurang pasokan, satunya bilang gak. Orangnya sama. Slide 1 dan 2 hanya berbeda beberapa jam. Mana yang benar? Wallahu a’lam, yang pasti kenyataan adalah kita sedang menikmati mati lampu bergiliran, eh maaf salah, lampu menyala bergiliran…” tulis Zainal di akun Facebook-nya, dikutip pada Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan yang memicu kritik publik tersebut bersumber dari dua pemberitaan media massa dengan selisih waktu tayang yang sangat singkat pada pertengahan 18 dan 19 Juni 2026:
Berita pertama menyebutkan adanya pengakuan bahwa PLN tengah terkendala pasokan batu bara karena harga beli dari PLN dianggap terlalu murah, di mana selisih harga Domestic Market Obligation (DMO) dan harga pasar global menjadi hambatan utama pemenuhan energi primer.
Berita kedua (beberapa jam kemudian) berisi bantahan dari Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa stok batu bara aman dan meminta masyarakat untuk tidak panik, sembari menegaskan “Insya Allah Nggak (ada kendala)”.
Kontradiksi informasi dari pejabat publik di tengah realita pemadaman bergilir yang dirasakan langsung oleh masyarakat memicu gelombang sinisme dari warganet.
Sementara itu, PT PLN (Persero), memastikan akan mempercepat perjanjian pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) khususnya di area Jawa, Madura, Bali (Jamali).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan batu bara kepada PLTU guna menjamin pasokan listrik untuk masyarakat.
“Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium ranked coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah,” ujar Darmawan dalam konferensi pers, Jumat (19/6/2026) malam.
Darmawan mengatakan, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, perusahaan akan berkoordinasi secara intens dengan tim Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.
Lanjutnya, sampai dengan saat ini, proses penyaluran medium range coal (medium-calorie coal) atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa baik milik PLN ataupun Independent Power Producer (IPP).
“Diantarannya untuk di Jawa Bagian Barat yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu dan untuk PLTU di Jawa Bagian Timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar,” ujarnya.
Sumber: Fajar