Anies Baswedan Angkat Bicara Soal Fenomena ‘Kriminalisasi Pejabat’
DEMOCRAZY News
8 Juni 2026 12:30 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, secara terbuka menyinggung fenomena kriminalisasi terhadap pejabat pemerintah sebagai sebuah realita yang ia sendiri rasakan.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi yang videonya diunggah ke kanal YouTube pribadinya pada Jumat (5/6/2026).
“Tantangan soal berada di pemerintahan itu akhir-akhir ini adalah kriminalisasi, dan itu fakta. Saya pun merasakan proses itu. Teman saya merasakan juga. Tom Lembong dan yang lain-lain sekarang sedang merasakan juga,” ujar Anies dalam rekaman tersebut.
“Pertahanan terbaik di dalam menjalankan pemerintahan adalah ketaatan pada SOP,” kata Anies.
Anies juga mengungkit pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, ketika dirinya menghadapi proses gelar perkara di KPK hingga 19 kali, sebuah rekor yang, menurut Anies, sempat membuat budayawan Jaya Suprana bercanda agar didaftarkan ke Museum Rekor Indonesia (MURI).
“Pak Jawi Suprana sempat usul, ‘Mas, kenapa enggak diusulkan masuk ke MURI aja?’ Katanya, kalau gelar perkara itu ya sekali dua kali, kalau enggak ketemu kasusnya ya sudah selesai. Ini 19 kali gelar perkara. Akhirnya lewat. Mudah-mudahan lewat terus,” kata Anies.
Tiga prinsip bertahan dalam birokrasi
Di luar soal kriminalisasi, Anies memaparkan tiga prinsip yang ia pegang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pertama, ketaatan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurutnya, SOP adalah perisai utama seorang pejabat karena memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan.
Kedua, memenangkan hati jajaran bawahan.
Anies membedakan antara menjadi pejabat dan menjadi pemimpin: pejabat diikuti karena otoritas, sementara pemimpin diikuti karena kepercayaan.
“Ketika subordinates itu mempercayai yang dikerjakan, they become part of it,” tegasnya.
Ketiga, menjalin komunikasi dengan seluruh segmen, baik pendukung maupun lawan.
Anies menegaskan bahwa berteman tidak berarti bersetuju.
Namun interaksi yang luas, katanya, menjadi kunci navigasi dalam menghadapi tekanan sosial dan politik.
“Di Indonesia soal komunikasi, soal interaksi, perkenalan dan pertemanan itu meter slelot, penentu segalanya. Saya rasa di seluruh dunia sebetulnya begitu, tapi di konteks Indonesia saya rasa itu spesifik,” pungkas Anies.
Dalam forum yang sama, Anies juga bercerita tentang perjalanannya sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat pada 1997–2005, pengalamannya menjadi penasihat UNDP untuk desentralisasi seusai pulang ke Tanah Air, hingga lahirnya gagasan Indonesia Mengajar.
Anies menyatakan keputusannya kembali ke Indonesia didorong oleh keyakinan bahwa ia akan lebih berdampak secara sosial di negeri sendiri ketimbang menetap di luar negeri.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
