Aksi Ekstrem Sambut Prabowo di Lampung! 3 Pemuda Jahit Mulut Sendiri, Teriakkan Nasib Rakyat dan Demokrasi
DEMOCRAZY News
11 Juni 2026 8:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lampung pada Rabu (10/6/2026) diwarnai aksi demonstrasi yang digelar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung.
Di bawah terik matahari, tiga peserta aksi melakukan teatrikal jahit mulut menggunakan benang medis.
Massa juga membakar spanduk hijau bercorak loreng sebagai simbol penolakan terhadap praktik militerisme yang mereka nilai semakin masuk ke ruang sipil.
Sambil mengibarkan bendera LMND dan membentangkan poster berisi tuntutan, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Baca JugaLihat postingan ini di Instagram
Koordinator aksi, Josua Sitorus, mengatakan teatrikal jahit mulut menggambarkan kondisi demokrasi yang menurut mereka semakin tertekan.
Baca Juga
“Kita lihat betapa kuatnya militer membungkam suara-suara sipil. Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini jahit mulut ini menggambarkan situasi Indonesia yang semakin otoriter,” kata Josua.
Menurut dia, kritik yang disampaikan mahasiswa tidak hanya menyangkut isu demokrasi, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat.
“Kita harus mengkritisi bahwa rakyat sedang susah. Tapi di sisi lain Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC. Sementara ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup dan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja. Ini situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat hari ini,” ujarnya.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, LMND Lampung menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan pertama adalah penerapan pajak kekayaan atau wealth tax bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Menurut Josua, ketimpangan ekonomi semakin terlihat karena sebagian besar kekayaan nasional dinilai hanya dikuasai segelintir pihak.
“Prinsip negara adalah bagaimana kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya terakumulasi pada segelintir orang. Karena itu sudah saatnya orang kaya dipajaki melalui kebijakan pajak kekayaan,” tegasnya.
Tuntutan kedua adalah mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mahasiswa menilai besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya berdampak pada kelompok masyarakat miskin.
“Kita sering mendengar anggaran pendidikan mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih lebih besar dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat miskin,” kata Josua.
Ketiga, LMND mendesak penghentian remiliterisasi ruang sipil. Mereka menilai pelibatan militer dalam berbagai urusan nonpertahanan semakin meluas.
“Kita melihat berbagai urusan sipil semakin banyak melibatkan militer. Ruang sipil harus tetap dikelola oleh sipil. Karena itu kami menolak remiliterisasi yang masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Tuntutan keempat berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memperberat beban subsidi energi akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak.
“Persoalan BBM menjadi perhatian serius. Ketika rupiah melemah terhadap dolar dan ketergantungan impor minyak masih tinggi, ada potensi beban subsidi semakin berat. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Josua.
Adapun tuntutan terakhir adalah evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Menurut LMND, program-program tersebut perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas pelaksanaan maupun keberlanjutan anggarannya.
“Kami meminta program-program ambisius yang memakan anggaran besar dievaluasi keberlanjutannya. Pemerintah harus memastikan APBN benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak rakyat,” pungkasnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
