Bursa Wapres Baru Memanas, Pakar HTN Bivitri Susanti Beberkan ‘4 Kriteria Utama’ Pilihan Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Kini, perhatian publik tertuju pada sosok yang bakal mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Sejumlah nama mulai berpotensi masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.

Namun, penentuan sosok pengganti sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya.

Baca Juga

Bukan Anies atau Ganjar! Pengamat Politik Bocorkan Sejumlah ‘Nama Kuat’ Dianggap Pantas Dampingi Prabowo

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

MPR diberi waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan presiden.

“Saya nggak ada info A1 ya, saya bukan peramal. Tapi kita cek saja, Pasal 8 ayat (2) UUD bilang, presiden akan mengusulkan dua nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu,” kata Bivitri melalui akun X miliknya, dikutip pada Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, mekanisme tersebut membuat Prabowo memiliki keleluasaan besar dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan pemerintahan.

Baca Juga

Roy Suryo Desak Gibran Diperiksa Usai Putuskan Mundur, Singgung Bisnis Keluarga Jokowi!

Bivitri menilai, setidaknya ada empat pertimbangan yang kemungkinan menjadi perhatian Prabowo dalam menentukan pengganti Gibran.

Empat Pertimbangan Prabowo Memilih Wapres Baru

Pertama, Prabowo tidak lagi harus mempertimbangkan elektabilitas calon sebagaimana ketika menentukan pasangan untuk mengikuti pemilihan presiden.

Dalam situasi sekarang, Prabowo sudah menjabat sebagai presiden.

Karena itu, pertimbangan popularitas dan tingkat keterpilihan calon wakil presiden dinilai tidak lagi menjadi faktor utama.

Baca Juga

PSI Punya Kedekatan Khusus dengan Listyo, Mahfud MD: Bisa ‘Dibubarkan’ Jika Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo!

Kedua, Prabowo juga tidak perlu terlalu memperhitungkan kekuatan politik dan ekonomi seperti saat menentukan Gibran sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024.

Bivitri menyinggung faktor kekuatan politik Presiden ke-7 Joko Widodo, dukungan yang disebutnya berasal dari Parcok, serta kekuatan finansial kelompok oligarki yang turut mewarnai kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Saat ini, menurut Bivitri, posisi politik Prabowo jauh lebih kuat.

Hampir seluruh partai politik berada dalam lingkaran kekuasaannya, termasuk sejumlah partai di luar parlemen seperti Partai Buruh.

Baca Juga

Soroti Penyalahgunaan Kekuasaan Era Jokowi, Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Beri Apresiasi Khusus ke Kapolri Suyudi

Selain itu, ia menyoroti semakin kuatnya posisi TNI dan kondisi Polri yang dinilainya telah melalui proses penyaringan politik.

Ketiga, loyalitas akan menjadi pertimbangan penting.

Bivitri membaca karakter politik Prabowo selama dua tahun terakhir sebagai sosok yang sangat memperhitungkan kepercayaan dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya.

Karena itu, calon wakil presiden yang dipilih kemungkinan berasal dari lingkaran dekat Prabowo atau sosok yang benar-benar dipercaya olehnya.

Baca Juga

Dokter Tifa Bongkar Serangkaian ‘Teror Mengerikan’: Ancam Keselamatan Anak hingga Keluarga Pengacara Disasar!

“Jadi orang ini harus yang dia percaya, sirkel dia,” ujarnya.

Keempat, Prabowo juga harus memperhitungkan peta persaingan politik menuju Pemilihan Presiden 2029.

Bivitri menilai, Prabowo perlu memastikan sosok yang dipilih tidak justru berkembang menjadi pesaing politik bagi dirinya maupun kelompok yang berada di lingkaran kekuasaannya.

Ia mengingatkan potensi munculnya figur yang semakin besar pengaruhnya setelah mendapatkan posisi wakil presiden.

Baca Juga

Feri Amsari Ditanya Sosok Ideal ‘Wapres Baru’ Pengganti Gibran, Begini Jawabannya!

“Jangan sampai ‘membesarkan anak macan’ yang akan bikin dia atau lingkarannya kalah,” kata Bivitri.

Aturan Koalisi KIM Ikut Menentukan?

Selain empat pertimbangan tersebut, Bivitri menyoroti ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan itu mengatur bahwa calon wakil presiden yang diajukan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mencalonkan presiden dan wakil presiden terpilih.

Artinya, nama yang diusulkan merujuk pada koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan KIM Plus.

Baca Juga

Gibran Lengser dari Kursi Wapres, Tere Liye Bongkar Pengalaman Layanan ‘Lapor Mas Wapres’: ZONK!

Meski demikian, Bivitri mempertanyakan aspek normatif ketentuan tersebut karena aturan tambahan justru ditempatkan dalam bagian penjelasan undang-undang.

Menurut dia, secara praktis ketentuan itu tidak serta-merta membuat calon wakil presiden harus menjadi anggota partai politik atau bagian dari koalisi pengusung sebelumnya.

Prabowo tetap dapat mengusulkan figur di luar keanggotaan partai, selama memperoleh persetujuan dari koalisi tersebut.

“Nggak harus anggota partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi,” ujarnya.

Baca Juga

Jelang Pemilihan Pengganti Gibran, Petinggi PBNU Beberkan ‘7 Kriteria Ideal’ Cawapres Baru Pendamping Prabowo

Dengan demikian, pengganti Gibran tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan konstitusional, tetapi juga kalkulasi politik Prabowo.

Loyalitas, kedekatan personal, kekuatan pemerintahan, hingga peta persaingan menuju Pilpres 2029 diperkirakan menjadi faktor penting.

Pertanyaan siapa yang bakal menduduki kursi wakil presiden kini mengarah pada satu hal: siapa figur yang paling dipercaya Prabowo dan tidak menjadi ancaman bagi kekuatan politiknya pada masa mendatang.

Baca Juga

Relawan Jokowi Andi Azwan ‘Sesalkan’ Pengunduran Diri Gibran: Bentuk Kezaliman Terselubung, Sudah Disetting Sejak Awal!