Bukan Anies atau Ganjar! Pengamat Politik Bocorkan Sejumlah ‘Nama Kuat’ Dianggap Pantas Dampingi Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto tengah mengumpulkan sejumlah partai politik koalisi pendukung untuk membahas kekosongan kursi Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Heru Subagia memberikan analisis terkait nama-nama yang beredar di bursa calon wakil presiden.

Heru secara tegas menolak tiga nama yang memiliki elektabilitas tinggi untuk diajukan menggantikan posisi wakil presiden.

Nama-nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.

Ia juga menolak wacana munculnya nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

“Ketiga nama tersebut tolak untuk diajukan dalam pusaran kekuasaan dalam hal ini untuk menggantikan posisi wakil presiden,” ujar Heru, Jumat (13/11/2026).

Alasan Penolakan

Dijelaskan Heru, alasan penolakannya berakar pada kekhawatiran akan rusaknya ekosistem demokrasi.

Ia menilai bahwa masuknya tokoh-tokoh oposisi ke dalam pemerintahan akan menimbulkan tekanan besar dan merusak keseimbangan politik.

“Penolakan saya awalnya sudah jelas bahwa ekosistem demokrasi akan terbentur-bentur, akan juga mengalami tekanan yang luar biasa akibat maraknya akuisisi atau kudeta para pihak yang harusnya berposisi sebagai oposisi atau di luar pemerintahan,” jelasnya.

Ia pun menyebut bahwa usulannya tersebut telah diamini oleh salah satu petinggi di lingkaran Prabowo.

Oleh karena itu, nama Anies, Ganjar, dan Mahfud dinilainya sudah tidak memungkinkan masuk dalam nominator pembahasan.

Peluang Puan Maharani

Heru juga menyinggung nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang disebut-sebut didukung oleh salah satu petinggi PDIP.

Namun, dengan melihat konstelasi kontestasi politik, Heru menilai positioning Puan akan sulit diterima, terutama oleh Partai Gerindra sebagai penyokong utama Prabowo.

“Menurut saya dengan melihat konstelasi dan kontestasi bukan hanya saat ini tetapi 2029 secara positioning politik head to head Gerindra dan PDIP akan melakukan perlawanan atau perlombaan politik yang sengit sekali,” bebernya.

Ia menyoroti bahwa dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Gerindra melesat di atas 20 persen, sementara PDIP justru berada di bawahnya, bahkan kalah dari Golkar.

Hal ini menjadi parameter baginya untuk menilai bahwa secara kepentingan politik praktis, Puan akan dianulir oleh Gerindra.

“Artinya secara positioning dukungan politik terlalu naif jika nama Puan disodorkan dalam pembahasan,” tegas Heru.

Nama-Nama yang Pantas

Heru menegaskan bahwa nama yang pantas untuk diajukan adalah mereka yang memiliki kedekatan ideologi, sejarah, dan loyalitas yang telah dibangun dalam koalisi Prabowo-Gibran 2024.

Partai-partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

“Inilah partai-partai yang semestinya mendapatkan porsi besar dan juga kesempatan besar terutama para petinggi partainya, elitnya atau bahkan juga memungkinkan untuk mengimpor calon lain berdasarkan endorse atau preferensi dari partai-partai pendukung,” jelasnya.

Nama-nama yang dinilai pantas tersebut, antara lain Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Inilah yang pantas menurut saya mendapatkan sebuah sinyal kuat untuk bisa diajukan sebagai calon penggantinya Gibran,” ucap Heru.

Sindir Muhaimin Iskandar

Lebih jauh, Heru menyentil wacana pencalonan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh PKB.

Ia berujar bahwa pencalonan tersebut terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan koridor positioning politik yang sebenarnya.

“PKPKB lagi-lagi mengusung dirinya, Anies dan Muhaimin dalam Pilpres 2024 dan tentunya porsi ini untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden tentunya terlalu berlebihan dan memaksakan diri dan Muhaimin dan partainya tidak tahu diri dan tidak tahu menempatkan koridor positioning politik yang sesungguhnya,” kuncinya.

Artikel terkait lainnya