Jelang Pemilihan Pengganti Gibran, Petinggi PBNU Beberkan ‘7 Kriteria Ideal’ Cawapres Baru Pendamping Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar keseimbangan politik koalisi dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Akademisi sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen, menyebut sosok yang ideal harus mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.

Pandangan tersebut disampaikan Nadirsyah melalui akun X pribadinya, @na_dirs, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, wakil presiden mendatang tidak seharusnya menjadi sosok yang sekadar mengikuti kehendak presiden.

Justru, diperlukan figur dengan kemampuan dan karakter yang dapat mengisi kelemahan dalam kepemimpinan Prabowo.

Baca Juga

Gibran Lengser dari Kursi Wapres, Tere Liye Bongkar Pengalaman Layanan ‘Lapor Mas Wapres’: ZONK!

“Wakil Presiden yang ideal bukanlah Prabowo kedua, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan justru pada bidang-bidang yang tidak menjadi kekuatan utama Prabowo,” tulis Nadirsyah.

Dia kemudian merumuskan tujuh kriteria yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam memilih wakil presiden baru.

1. Menguasai Tata Kelola Pemerintahan

Kriteria pertama adalah memiliki pengalaman kuat dalam administrasi pemerintahan sipil, reformasi birokrasi, dan pengelolaan kebijakan publik.

Nadirsyah menilai, latar belakang militer dan pengalaman kepemimpinan strategis Prabowo perlu dilengkapi oleh wakil presiden yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi kebijakan terukur dan bisa dijalankan.

Baca Juga

Relawan Jokowi Andi Azwan ‘Sesalkan’ Pengunduran Diri Gibran: Bentuk Kezaliman Terselubung, Sudah Disetting Sejak Awal!

Dengan begitu, program pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat terlaksana secara konsisten.

2. Memahami Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Kriteria kedua berkaitan dengan kecakapan ekonomi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan fiskal.

Menurut Nadirsyah, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi.

Wakil presiden harus mampu mengingatkan presiden agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Denny Indrayana Curiga Ada ‘Perjanjian Rahasia’ Jokowi-Prabowo di Balik Mundurnya Gibran!

3. Berkomitmen pada Konstitusi dan Supremasi Hukum

Nadirsyah juga menekankan pentingnya figur yang memiliki komitmen kuat terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum.

Dia mengingatkan, wakil presiden tidak boleh hanya menjadi pembenar setiap keputusan presiden, terutama ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan independensi lembaga negara, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

“Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi,” tegasnya.

4. Mampu Berkomunikasi secara Empatik

Kriteria berikutnya adalah kemampuan komunikasi publik yang dialogis, sabar, dan menenangkan.

Baca Juga

Tanggapi Pengunduran Diri Gibran, Munarman: ‘Jerat Hukum’ Pemalsuan Riwayat Pendidikan Siap Menanti!

Nadirsyah menilai gaya komunikasi wakil presiden idealnya dapat melengkapi karakter Prabowo yang dikenal tegas, langsung, dan terkadang konfrontatif.

Sosok tersebut diharapkan mampu mendengar kritik tanpa menganggapnya sebagai permusuhan, menjelaskan kebijakan tanpa merendahkan masyarakat, serta merespons keresahan publik dengan empati.

5. Memiliki Integritas dan Independensi Moral

Menurut Nadirsyah, wakil presiden harus mempunyai rekam jejak yang relatif bersih dari persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan.

Namun, integritas tidak hanya diukur dari rekam jejak.

Baca Juga

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran: Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka!

Figur tersebut juga harus berani memberikan masukan kritis kepada presiden apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.

“Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya pandai mengatakan siap, laksanakan. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu mengatakan mohon dipertimbangkan kembali, Bapak Presiden, dengan argumentasi yang kuat dan tetap menjaga kehormatan Presiden,” tulisnya.

6. Bisa Menjembatani Berbagai Kelompok Masyarakat

Kriteria keenam adalah kemampuan merangkul kelompok sosial, agama, dan generasi.

Nadirsyah menyebut wakil presiden perlu memiliki jangkauan luas, termasuk di kalangan masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, generasi muda, serta kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

Baca Juga

Kelompok Relawan Pasukan Gibran Indonesia Secara Terbuka Nyatakan Sikap Melawan Prabowo!

Kedekatan dengan organisasi keagamaan, menurut dia, dapat menjadi nilai tambah.

Namun, identitas keagamaan saja tidak cukup tanpa kemampuan menerjemahkan nilai moral agama menjadi kebijakan yang adil dan inklusif.

7. Diterima Partai, tetapi Tidak Tersandera Kepentingan Politik

Kriteria terakhir berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan dengan partai politik tanpa kehilangan independensi.

Nadirsyah mengakui dukungan partai penting dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia.

Baca Juga

Di Tengah Bursa Kursi ‘Wapres Baru’ Pengganti Gibran, Puan Maharani Jadi Pilihan Utama Prabowo?

Meski demikian, kompromi politik tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan calon wakil presiden.

Figur ideal, menurut dia, harus mampu menjadi jembatan antara presiden, partai politik, dan masyarakat, bukan sekadar mewakili kepentingan partai di lingkungan Istana.

Tujuh kriteria tersebut menjadi tawaran pemikiran Nadirsyah dalam melihat sosok yang layak mendampingi Prabowo apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Intinya, dia menginginkan wakil presiden yang bukan hanya memiliki dukungan politik, tetapi juga kapasitas pemerintahan, integritas, keberanian menyampaikan kritik, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga

Rupiah Anjlok Parah Bisa Picu Aksi Massa Besar, Pengamat Ingatkan Ancaman ‘Jatuhnya’ Pemerintahan Prabowo!

Kriteria Wakil Presiden Pengganti Gibran

Menurut saya, jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak sekadar mencari pengganti yang dapat diterima oleh partai-partai koalisi. Yang jauh lebih penting adalah mencari sosok yang mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo, memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.

Prinsip dasarnya sederhana:
Wakil Presiden yang ideal bukanlah Prabowo kedua, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan justru pada bidang-bidang yang tidak menjadi kekuatan utama Prabowo.

Tujuh kriteria Wakil Presiden ideal

1. Kuat dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik

Baca Juga

Gibran dan Noda Kelam Etika Kepemimpinan Bangsa: ‘Dari Pelanggaran Etik Hingga Kursi Kekuasaan’

Prabowo memiliki latar belakang militer, pengalaman kepemimpinan strategis, dan orientasi yang kuat pada keputusan serta pelaksanaan program. Wakil Presiden sebaiknya memiliki pengalaman mendalam dalam administrasi pemerintahan sipil, reformasi birokrasi, dan pengelolaan kebijakan publik.

Presiden boleh memiliki visi besar, tetapi Wakil Presiden harus mampu memastikan bahwa visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

2. Memiliki kecakapan ekonomi dan pemahaman terhadap persoalan kesejahteraan rakyat

Prabowo banyak menekankan ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berskala besar. Pendampingnya sebaiknya memiliki kompetensi ekonomi yang kuat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan fiskal.

Baca Juga

TERBONGKAR ‘Dokumen Rahasia’ Target Sadapan Listyo Sigit Cs: Prabowo, Anggota DPR, KPK hingga Mahasiswa

Wakil Presiden perlu mampu mengingatkan Presiden bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan kehidupan.

3. Memiliki komitmen kuat terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum

Ini sangat penting. Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat dimensi sipil dan konstitusional dalam pemerintahannya.
Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi pembenar keputusan Presiden. Ia harus mampu memberikan pertimbangan kritis, terutama ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan independensi lembaga negara, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi.

4. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang empatik dan menenangkan

Prabowo dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas, langsung, dan terkadang konfrontatif. Wakil Presiden ideal perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih dialogis, sabar, dan mampu menjembatani perbedaan.
Ia harus mampu mendengar kritik tanpa segera menganggapnya sebagai permusuhan, menjelaskan kebijakan tanpa merendahkan masyarakat, serta merespons keresahan publik dengan empati.

Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat saling melengkapi secara psikologis maupun politis.

5. Memiliki integritas pribadi dan independensi moral

Wakil Presiden harus memiliki rekam jejak yang relatif bersih dari persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan.
Lebih penting lagi, ia harus memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Presiden bahwa suatu kebijakan perlu diperbaiki.

Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya pandai mengatakan siap, laksanakan. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu mengatakan mohon dipertimbangkan kembali, Bapak Presiden, dengan argumentasi yang kuat dan tetap menjaga kehormatan Presiden.

6. Memiliki kemampuan menjembatani kelompok sosial, agama, dan generasi

Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang dapat memperluas jangkauan sosial pemerintahannya, termasuk kepada kalangan masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, generasi muda, dan kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

1/2

— Nadirsyah Hosen (@na_dirs) November 12, 2026