Gibran Lengser dari Kursi Wapres, Tere Liye Bongkar Pengalaman Layanan ‘Lapor Mas Wapres’: ZONK!

DEMOCRAZY.ID – Saat Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri, Penulis ternama Darwis, yang lebih dikenal dengan nama pena Tere Liye, justru blak-blakan mengungkap pengalamannya menggunakan layanan pengaduan masyarakat atau Lapor Mas Wapres.

Pengalaman tersebut justru membuatnya mempertanyakan kemampuan Gibran dalam menyelesaikan persoalan yang diadukan masyarakat.

Tere Liye menceritakan pernah melaporkan maraknya penjualan buku bajakan melalui TikTok Shop.

Bahkan, ia secara spesifik telah menyerahkan daftar toko yang meminta untuk ditindaklanjuti.

Namun, laporan yang disampaikan melalui layanan tersebut tak kunjung membuahkan hasil meski telah berlangsung selama setahun.

Laporkan Toko Buku Bajakan, Setahun Tidak Ada Hasil

Tere Liye mengingat kembali salah satu momen yang menurutnya menggelikan, yakni ketika Wapres Gibran membuka layanan hotline pengaduan masyarakat.

Ia mengaku ikut memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menyampaikan persoalan pembajakan buku yang selama ini merugikan para penulis.

“Salah-satu momen kocak di negeri ini adalah saat wapres membuka hotline pelaporan. Maka, saya ikut lapor dong. Tentang buku bajakan. Spesifik sekali laporan saya tolong di takedown toko bajakan di Tik Tok Shop ini, saya kasih daftarnya,” ujar Tere Liye, Jumat (13/11/2026).

Namun, proses pelaporan ternyata tidak berjalan mulus.

Ia mengaku sempat kebingungan lantaran nomor WhatsApp pengaduan tersebut berubah.

Meski begitu, ia tetap berusaha menyampaikan laporan melalui nomor yang baru.

Karena tak kunjung mendapat respons, ia kemudian mengangkat persoalan tersebut melalui media sosial hingga mencantumkan alamat email.

Setelah unggahannya mendapat perhatian, salah seorang staf Wapres akhirnya menghubunginya melalui email.

Tere Liye pun kembali mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, termasuk identitas diri dan berkas pendukung lainnya.

“Kocaknya, itu nomor whatsapp berubah dong. Baik, saya kirim lagi ke yang baru. Tetap tidak ada respon. Saya posting di medsos, saya cantumkan email. Baru deh, salah-satu staf mas Wapres kirim email. Wah asyik ini. Maka saya lampirkan lagi semua berkas, KTP, dll. Lengkap pol,” ungkapnya.

Kemampuan Lapor Mas Wapres Kian Diragukan

Sayangnya, komunikasi dengan staf Wapres tersebut tidak berujung pada penyelesaian persoalan yang dilaporkan.

Tere Liye menyebut, selama satu tahun dirinya berkali-kali mengirimkan email untuk menanyakan perkembangan laporan.

Namun, toko-toko yang diduga menjual buku bajakan di TikTok Shop justru semakin leluasa beroperasi.

Pengalaman itu membuatnya mempertanyakan efektivitas layanan pengaduan yang dibuka oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Ada hasilnya? Setahun berlalu, berkali-kali diemail, ditanya progress, tetap tidak ada hasilnya. Itu toko bajakan di Tik Tok Shop malah tambah pesta pora deh,” bebernya.

Ia kemudian membandingkan persoalan yang dilaporkannya dengan sejumlah pengaduan masyarakat lainnya, seperti ijazah yang ditahan sekolah, anak yang tidak memiliki sepatu untuk bersekolah, hingga kesulitan mendapatkan bantuan sosial dan biaya pengobatan.

Lanjut Tere Liye, persoalan yang bisa segera diselesaikan melalui bantuan personal tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem pengaduan pemerintah telah berjalan dengan baik.

“Apa yang terjadi? Karena begitulah kemampuan mas Wapres. Dangkal. Jika laporan ttg ijasah ditahan sekolah, tdk punya sepatu buat sekolah, tdk dapat bansos, biaya berobat, yg ini bisa dia bereskan segera,” imbuhnya.

Sebut Layanan Pengaduan Mandul

Lebih jauh, Tere Liye menilai penyelesaian sejumlah pengaduan masyarakat melalui bantuan langsung dari Wapres tidak cukup untuk disebut sebagai keberhasilan sistem.

Ia menyinggung penggunaan dana operasional Wapres untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan biaya maupun kebutuhan mendesak.

Menurutnya, bantuan semacam itu memang dapat menyelesaikan masalah individu, tetapi belum tentu menyentuh akar persoalan yang membuat masyarakat mengalami kesulitan.

“Pakai uang operasional mas Wapres, dia bantu tebus itu ijazahnya, dia kasih bantuan. Jadi success story deh, seolah2 lapor mas wapres berhasil,” Tere Liye menuturkan.

“Tapi apakah sistemnya diperbaiki? No. Termasuk kasus penegakan hukum seperti melawan pembajak, mandul sudah,” tambahnya.

Tere Liye bahkan kembali menegaskan bahwa persoalan penindakan terhadap toko buku bajakan di platform perdagangan digital saja tidak mampu dituntaskan melalui layanan tersebut.

“Menghapus toko bajakan di Tik Tok Shop saja, itu tim lapor mas Wapres nggak bisa,” tegasnya.

Sentil Kapasitas hingga Latar Belakang Pendidikan Gibran

Kekecewaan atas pengalaman tersebut kemudian membuat Tere Liye melontarkan kritik terhadap kapasitas pribadi Gibran.

Ia turut mempertanyakan rekam jejak dan klaim pengalaman bisnis yang selama ini melekat pada sosok putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut.

Blak-blakan, Tere Liye juga menyinggung latar belakang pendidikan Gibran dan membandingkannya dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.

“Itulah kapasitas mas Wapres. Cetek. Apa sih isi CV-nya? Zonk. Klaim punya bisnis ini itu, klaim punya PT ini itu, duuh, itu sih cuma klaim sepihak,” timpalnya.

Tidak berhenti di situ, ia juga melontarkan kritik terhadap rekam pendidikan Gibran dengan menyebut sejumlah kampus ternama di Indonesia.

“Pendidikan? Lebih-lebih yang ini, dia hanya lulusan sekolah-sekolah kampus-kampus second tier, masuk ranking top university dunia saja tidak. Kalian yg kuliah di UI, ITB, UGM, Binus, dkk punya pendidikan lebih bagus,” lanjutnya.

Tere Liye kemudian mengaitkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden dengan latar belakang keluarganya.

“Dia bisa jadi wapres, simpel karena bapaknya presiden. Dikarbit. Saat bapaknya ada masalah, wassalam jadinya,” sindirnya.

Ia juga menggambarkan Gibran sebagai sosok yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi persoalan ketika tidak lagi mendapatkan perlindungan politik dari sang ayah.

Pesan Menohok soal Anak dan Jabatan Publik

Lebih jauh, Tere Liye menyampaikan pesan kepada para orang tua yang ingin menjamin masa depan anak dan cucu mereka.

Ia tidak mempermasalahkan keinginan orang tua untuk mempersiapkan masa depan keluarganya.

Namun, menurutnya, ambisi tersebut tidak semestinya dibawa ke ranah jabatan publik apabila orang yang ditempatkan tidak memiliki kemampuan.

“Terakhir, wahai Bapak Ibu, boleh saja kita ingin memastikan anak-anak, cucu-cucu, punya masa depan terjamin. Tapi pastikan itu di perusahaan milikmu sendiri. Bebas,” tandasnya.

Tere Liye menegaskan bahwa perusahaan milik pribadi berbeda dengan jabatan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Jika di perusahaan bernama ‘jabatan publik’, sekali anakmu memang tidak kompeten, mau dipoles kayak manapun, tetap belepotan. Kayak pocong dibedaki,” kuncinya.

Artikel terkait lainnya