Kasus Sadap Listyo Sigit Memanas: Bukan Cuma UU ITE, Kini Dibidik ‘Pasal Makar’ dengan Ancaman Pidana Mati!

DEMOCRAZY.ID – Kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo kian berbuntut panjang dan memasuki babak baru yang sangat serius.

Tak lagi sekadar pelanggaran siber biasa, tindakan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo tersebut kini dibidik menggunakan pasal makar dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Akibat kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit dari kursinya pada Rabu (4/11/2026) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencopotan kilat tersebut diambil lantaran Tindakan penyadapan terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat dinilai membahayakan kedaulatan serta keamanan nasional.

Bahkan, pemerintah melihat adanya indikasi perbuatan tersebut mengarah pada ancaman keselamatan pimpinan negara hingga tindakan makar.

Baca Juga

HEBOH! Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Terlibat Penyadapan Prabowo?

Keseriusan kasus ini diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengungkapkan, tim penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana makar.

Fokus penyidikan kini berkembang, tak lagi cuma membedah teknis intersepsi elektronik, melainkan telah masuk mendalami motif tersembunyi di balik aksi penyadapan tersebut.

“Penyidik kini turut mendalami motif dan tujuan penyadapan yang diduga berkaitan dengan upaya melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan,” ungkap Yusril.

Baca Juga

Foto Jokowi di Ijazah Berkacamata Jadi Sorotan, Bolehkah? Ini Penjelasan UGM!

Kini, arah penyidikan tersebut membidik konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.

Anacaman Hukuman Mati hingga Penjara Seumur Hidup

Jika konstruksi hukum delik makar ini terbukti memenuhi unsur pidana, ancaman hukuman yang menanti para pelaku sangat mengerikan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), tindakan makar dirinci dengan sanksi pidana yang sangat tegas:

1. Makar Terhadap Presiden (Pasal 191 KUHP)

Ancaman Pidana Mati Pasal 191 mengatur bahwa siapa saja yang melakukan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat diganjar sanksi:

Baca Juga

Bareskrim Resmi Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Sebagai Tersangka Penyadapan Prabowo, Terkuak Peran Sentralnya!

Pidana mati,Pidana penjara seumur hidup, atauPidana penjara paling lama 20 tahun.

2. Makar Menggulingkan Pemerintah (Pasal 193 KUHP)

Sementara bila Tindakan tersebut dibuktikan bermaksud untuk menggulingkan jalannya pemerintahan yang sah, hukumannya meliputi:

• Penjara paling lama 12 tahun bagi pelaku.
• Penjara paling lama 15 tahun bagi pihak yang bertindak sebagai pemimpin atau pengatur makar.

Sebagai catatan, definisi makar sendiri tercantum dalam Pasal 160 KUHP, yakni niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

Dari Jerat UU ITE ke Babak Pidana Makar

Sebelum dugaan pasal makar ini didalami, Bareskrim Polri pada tahap awal telah menjerat tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH, sementara satu orang berinisial SU diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga

Dugaan Eks Wakapolri Soal Adanya ‘Motif Politik’ Pada Kasus Penyadapan Prabowo: Soroti Kedekatan Listyo Sigit dengan Jokowi!

Praktik spionase ilegal ini diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat tinggi negara, elite politik, media massa, LSM, hingga kalangan pengusaha di sepanjang periode 2025–2026.

Pada sangkaan awal, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait kejahatan siber:

• Pasal 258 KUHP (Intersepsi ilegal) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
• Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP (Akses ilegal) dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
• Pasal 32 ayat (1) UU ITE (Manipulasi/penghilangan informasi elektronik) dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa penerapan pasal penyadapan di fase awal bukan berarti menutup pintu delik lain.

Apabila bukti-bukti yang tengah didalami penyidik berhasil membuktikan adanya niat melumpuhkan Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan, jerat pasal makar berpeluang besar langsung diterapkan di persidangan.

Baca Juga

Media Singapura Sorot Hubungan Prabowo dan Jokowi ‘Semakin Panas’ Buntut Isu Terkait Gibran!