Peringatan Yusril Ihza Mahendra Soal Pencalonan Gibran Terbukti, Said Didu: Nasib Wapres Kini di Ranah Politik!

DEMOCRAZY.ID – Muhammad Said Didu menilai peringatan Yusril Ihza Mahendra mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 2024 kini terbukti, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Melalui akun X @msaid_didu, Said Didu mengingatkan bahwa Yusril pernah menyarankan agar Gibran tidak maju sebagai cawapres, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membuka jalan bagi pencalonannya.

“Peringatan Pak Yusril bahwa pencalonan Gibran sebagai Wapres ke depan akan jadi masalah, akhirnya terbukti,” tulis Said Didu dalam unggahannya, Jumat (30/10/2026).

Said Didu merujuk peringatan Yusril pada 17 Oktober 2023.

Menurutnya, Yusril menilai putusan MK yang berkaitan dengan pencalonan Gibran saat itu problematik.

Baca Juga

Guru Besar Unair Tanggapi Putusan MA Batalkan Suket: Legitimasi Hukum dan Etika Gibran Sebagai Wapres Runtuh!

Ia juga menyebut Yusril kembali mengoreksi pandangannya pada 20 Desember 2023.

Said Didu Soroti Putusan MK dan MA

Said Didu kemudian mengaitkan putusan MK dan MA dengan keabsahan Gibran sebagai wakil presiden.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menyatakan bahwa dua lembaga hukum tertinggi telah menyampaikan putusan yang, menurut tafsirnya, menunjukkan Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Atas dasar itu, Said Didu berpendapat status Gibran sebagai wakil presiden tidak sah secara hukum.

Baca Juga

Pasca MA Batalkan Suket Penyetaraan Gibran, Prof Ahmad Yani Beberkan Tiga Implikasi Hukum!

“Dengan keputusan 2 (dua) lembaga hukum tertinggi (MK dan MA) yang menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau setara, maka sudah dipastikan bahwa secara hukum Gibran tidak sah sebagai Wapres,” tulisnya.

Namun, putusan MK dan MA perlu dibaca sesuai ruang lingkup masing-masing.

MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA, tetapi juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Baca Juga

Gerindra Hormati Putusan MA Batalkan Suket Gibran, Pakar: Prabowo Pihak Yang Dirugikan dan Tertipu!

Putusan tersebut menjadi dasar pembatalan dokumen yang menjadi objek sengketa.

Said Didu Minta Politisi Ambil Keputusan

Said Didu menyebut tindak lanjut atas persoalan tersebut kini bergantung pada keputusan politik para politisi.

Ia berharap para politisi dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik yang muncul setelah putusan MA.

“Kita tunggu kewarasan para politisi untuk mengambil keputusan politik untuk tuntaskan penyelesaian masalah ini,” tulis Said Didu.

Baca Juga

Ekonom Senior Bongkar Masalah Ekonomi Era Prabowo: Asing Kabur dan Rupiah Terancam Tembus Rp22.000!

👇👇

Peringatan Pak @Yusrilihza_Mhd bhw pencalonan Gibran sebagai Wapres kedepan akan jadi masalah, akhirnya terbukti.

Peringatan Pak @Yusrilihza_Mhd 17 Oktober 2023 yang menyarankan agar Gibran tidak maju sebagai cawapres – walau MK sudah memutuskan memenuhi syarat, karena putusan MK tersebut problematik. Namun dikoreski kembali tgl 20 Desember 2023.

Dengan keputuan 2 (dua) lembaga hukum tertinggi (MK dan MA) yang menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijasah SMA atau setara, maka sudah dipastikan bahwa secara hukum Gibran tidak sah sebagai Wapres.
Kita tunggu kewarasan para politisi untuk mengambil keputusan politik untuk tuntaskan penyelesaian masalah ini.

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 31, 2026

Baca Juga

Pasca MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tak Sah, PKB Tegaskan Hal Itu Jadi ‘Rujukan Utama’ Sikap Politik DPR