SBY Singgung Isu Cawe-Cawe Hingga Tindakan Melanggar Konstitusi, Sentil Jokowi?
DEMOCRAZY News
26 Oktober 2026 4:20 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan dirinya tak ikut campur lagi jalannya pemerintahan, setelah masa pemerintahannya selesai.
Hal itu diungkapkan dalam program Endgame Town Hall pada 19 September 2026 di Jakarta.
Diunggah di YouTube Gita Wirjawan pada 23 Oktober 2026.
Mulanya, Gita sebagai host menanyakan, apa definisi presiden.
SBY pun menjawab dengan lugas.
“Teman-teman. Presiden itu lembaga, bukan orang, bukan pribadi,” kata SBY.
Menurut SBY, tugas presiden ada pada konstitisi.
“Presiden merujuk pada konstitusi, bekerja berlandaskan sistem, dan sambil menggunakan itu semua sungguh mendengarkan harapan rakyat. Aspirasi rakyat semudah itu mendefinisikan presiden,” jelas SBY.
SBY lalu mengenang masa pemerintahannya.
Termasuk saat dia berpasangan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
“Saya dengan Pak Jusuf Kalla sangat memahami agar sekali lagi lembaga bekerja dalam sistem dirujuk atau dialiri oleh konstitusi, undang-undang dasar dan kemudian sungguh mendengarkan harapan rakyat,” ungkap SBY.
Menurut SBY, konstitusi lah dasar pemimpin mengambil keputusan.
“Dari situlah tentu seorang pemimpin harus mengambil keputusan menjalankan kebijakan, untuk tujuan tertentu,” ucap SBY.
Di sisi lain, dia menyadar setiap kebijakan, tidak diterima baik oleh semua pihak.
Selalu ada yang menerima dan menolak.
“Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontranya, selalu ada risikonya, tetapi harus diambil,” terangnya.
SBY memberi gambaran penanganan tsunami Aceh.
“Contoh mengatasi tsunami. The biggest disaster in the 21st century. Peace proses untuk Aceh melunasi utang IMF 6 tahun lebih cepat dari waktunya sebesar Rp30 triliun. Ada plus dan minusnya,” paparnya.
Begitu pula, kata dia, saat ksisis yang melanda dunia pada tahun 2008.
Hinga berbagai peristiwa lainnya.
“Kemudian mengatasi krisis global 2008 2009, juga besar tantangannya. Termasuk barangkali tidak banyak menjadi perhatian publik ketika Kapal Sinar kudus berbendera Indonesia dibajak di Somalia. Decision had to be made. Jauh sekali,” ungkap SBY.
Baca Juga
“Harus kita bebaskan lebih jauh jarak Jakarta Somalia dibandingkan London ke Folkland dulu. Tetapi harus kita ambil. Mengapa harus kita ambil? Karena kita itu misi kita rujukannya jelas dan tentu ada risiko tapi kita kalkulasikan risiko itu,” sambungnya.
Pada intinya, SBY menegaskan, agar tidak melanggar konstitusi.
“Nah, setelah itu biarkan go on. Karena saya tidak berselingkuh pada konstitusi dan akal sehat,” ucap SBY.
Jika semua itu dilakukan, maka hasilnya menurutnya, akan sesuai dengan harapan rakyat.
Baca Juga
“Kemudian semuanya berjalan dengan benar, melibatkan semua elemen pemerintahan, juga memenuhi harapan rakyat,” terangnya.
SBY mengungkapkan, sejak masa pemerintahannya berakhir, dia tidak lagi ikut campur.
Begitu pula dengan JK.
“Bagi saya, saya lepas. Terserah. Sekian tahun kemudian, setelah saya tidak ada di pemerintahan, Pak JK juga begitu,” ungkapnya.
Menurutnya, ketika seseorang sudah memimpin, maka tugasnya telah selesai.
Sisanya diberikan kepada sejarah.
“Biarkan sejarah yang mencatat, biarkan rakyat Indonesia, apakah yang kami lakukan dulu benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat,” terang SBY.
“Saya lepaskan itu, tetapi saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai pemimpin waktu itu,” pungkas SBY melanjutkan.
Diketahui, SBY pernah menerbitkan buku berjudul Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong.
Diluncurkan pada 26 Juli 2023, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Buku itu menegaskan agar presiden boleh ikut campur dalam Pilpres. Namun ada batas etika.
[VIDEO]
berita politikcawe-cawedemocrazydemocrazy.idIsu Nasionaljokowikabar politikkritik sbypidato sbypolitik nasionalsbyselingkuhi konstitusisorotan publiksusilo bambang yudhoyonotata negara
Artikel terkait lainnya
