Surat Terbuka 150 Guru Besar Desak ‘Gibran Mundur’, Eks Rektor Unhas Dukung: Ini Jalan Kami Bisa Bersuara!
DEMOCRAZY News
21 Oktober 2026 9:57 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) memberikan komentarnya surat terbuka yang diajukan 150 Guru Besar yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rama mundur dari posisinya.
Prof Idrus Paturusi tegas mengatakan surat terbuka yang dilayangkan ini sebagai wujud keprihatinan terhadap persoalan tata kelola demokrasi di Indonesia.
Meski dilayangkan oleh para akademisi dalam hal ini para Guru Besar tidak hanya soal kepentingan mereka.
“Inisiator banyak dari mantan rektor yang punya pemikiran seperti itu,” kata Prof Idrus Paturusi
“Terus terang kami tak punya kekuatan lagi, hanya kekuatan moril. Kami menyatakan seperti ini bahwa ada yang tidak benar, sehingga harus diluruskan,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih jauh, mantan Rektor ini Unhas ini mengatakan jalan yang bisa diambilnya sebagai pensiunan adalah jalan yang seperti ini.
“Jadi kita sebagai pensiunan rektor (mantan rektor) bisa bersuara seperti itu saja,” jelasnya.
Terkait tindak lanjut dari surat terbuka itu, Prof Idrus bergantung dari respons masyarakat.
Bisa saja ke depannya tindak lanjut yang didapatkan adalah forum diskusi atau cuma dari surat terbuka ini yang dianggap sudah cukup.
“Surat tersebut sudah mencakup semua, ada beberapa poin disampaikan. Kalau ada menggelar diskusi bisa saja,” tuturnya.
Ada pesannya juga untuk Presiden Prabowo Subianto persoalan tak adanya ijazah Wapres RI Gibran tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil.
“Paling tidak ada catatan buat Prabowo bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Ini masalah bangsa kalau kita harus jujur, punya pimpinan yang benar,” harapnya.
Posisi Gibran sudah tidak Signifikan
Jurnalis senior, Hersebuno Arief bicara dan memberi pernyataan terkait Forum Guru Besar Indonesia.
Baca Juga
Ini berkaitan dengan surat terbuka pada 19 Oktober 2026 yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri.
Himbauan moral ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait dokumen ijazah.
Lewat salah satu unggahan di Channal akun pribadinya, Hersebuno Point, ia mengatakan situasi atau posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian terjepit.
Bahkan, Hersebuno mengatakan posisi Wapres Gibran saat ini sudah tidak signifikan karena desakan mundur datang dari berbagai penjuru.
“Tetapi sebenarnya tanpa ada putusan politik, tanpa ada putusan langka upaya hukum lebih lanjut. Posisi Gibran itu sebenarnya sudah tidak signifikan karena desakan mundur datang dari berbagai penjuru,” kata Hersebuno.
Nah, soal surat terbuka 150 Guru Besar ini disebutnya sebagai desakan dengan bahasa yang halus.
“Dan kali ini tidak main-main, karena datang desakan dalam bahasa halusnya,” paparnya.
“Dari 150 orang guru besar kalau kita lihat nama-namanya itu dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dari Surat Terbuka ini, dari inisiator hingga yang menandatangani tidak hanya berasal dari Indonesia saja.
Namun, ada juga professor atau Guru Besar asal Indonesia yang mengejar di luar Negeri.
“Bahkan ada juga professor dari Indonesia yang mengajar di luar negeri ikut menandatangani bahkan menjadi inisiator,” sebutnya.
“Hari Senin tanggal 19 Oktober 2026, 150 orang itu mengirim surat terbuka kepada Wakil Preside, Gibran Rakabuming Raka,” sambungnya.
Baca Juga
Ini yang dikatakan menariknya, karena para akademisi dalam hal ini Guru Besar sudah turun langsung bersuara soal isu ini.
“Jadi kalau kita simak ini enggak bisa dianggap main-main karena sekarang para guru besar sudah turun gelanggang begitu,” terangnya.
150 guru besarberita politikdemocrazydemocrazy.idetika bernegaragibran mundurgibran rakabumingisu istanakrisis legitimasimantan rektor unhasmosi tidak percayapolitik nasionalsorotan publiksuara akademisisurat terbuka guru besar
Artikel terkait lainnya
