Rizal Fadillah Labeli Jokowi Penumpang Gelap, Bongkar ‘Operasi Politik ‘di Balik Gibran Jadi Wapres!
DEMOCRAZY News
21 Oktober 2026 3:52 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, mengomentari respons Jokowi terhadap menguatnya tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan ijazah.
Rizal menilai, tudingan Jokowi atas adanya dugaan operasi politik justru membuka ruang untuk mempertanyakan kembali proses politik yang mengantarkan putra sulungnya menduduki kursi wakil presiden.
Ditekankan Rizal, Jokowi juga pernah menyampaikan dugaan adanya sosok besar di balik polemik ijazahnya sendiri.
Saat itu, arah tudingan tersebut dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kemudian membantahnya.
Rizal: Jokowi Gerah dengan Desakan Pemakzulan Gibran
Rizal mengatakan, meningkatnya tuntutan pemakzulan Gibran akibat polemik persyaratan ijazah membuat Jokowi merasa gerah dan geram.
Lanjut dia, Jokowi menuding pengungkapan persoalan ijazah putranya sebagai bagian dari operasi politik.
Bahkan, muncul pula tudingan mengenai adanya penunggang gelap di balik persoalan tersebut.
“Jokowi meski seperti merespons dengan tenang tetapi sesungguhnya gelisah atas keadaan diri dan puteranya. Semua di luar perhitugan dan rencana,” ujar Rizal, Selasa (20/10/2026).
Ia menuturkan, persoalan ijazah keduanya terus berkembang dan sulit dikendalikan.
Baca Juga
Rizal juga menyebut pihak-pihak yang selama ini dianggap memberikan perlindungan mulai kehilangan kemampuan untuk meredam polemik tersebut.
Posisi Gibran dan Peran DPR
Rizal turut menyoroti posisi Gibran yang menurutnya semakin terancam akibat berlanjutnya persoalan persyaratan ijazah.
Ia kemudian mengaitkan perkembangan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemungkinan langkah politik DPR dalam merespons persoalan yang berkembang.
“MK telah menendang bola ke area gawang. DPR berunding untuk menentukan siapa yang akan melakukan eksekusi,” tukasnya.
Dalam pandangan Rizal, langkah DPR menindaklanjuti persoalan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai operasi politik yang menyimpang.
Ia mengingatkan bahwa DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusionalnya.
“Operasi politik adalah hal yang wajar dan absah. Jika DPR menindaklanjuti Putusan MK maka itu adalah operasi politik,” tegas Rizal.
Ia menjelaskan, DPR memiliki hak politik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya, serta menyatakan pendapat.
Setiap fraksi pun memiliki pertimbangan dan kalkulasi politik masing-masing dalam menentukan sikap.
Balik Singgung Proses Gibran Menjadi Wapres
Rizal kemudian membalik tudingan mengenai adanya operasi politik dan penunggang gelap dalam polemik ijazah Gibran.
Menurut dia, jika Jokowi menganggap pengungkapan persoalan ijazah putranya sebagai bagian dari operasi politik, proses yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden juga perlu ditelaah secara kritis.
“Jokowi lupa bahwa untuk menjadikan Gibran Wapres itu juga melalui operasi politik dan secara gelap menunggingi MK,” Rizal menegaskan.
Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan apa yang dinilainya sebagai keterlibatan Jokowi dalam proses politik tersebut.
“Jokowi adalah penumpang gelap gulita. Menunggangi Anwar Usman dan Idayati. Setelah sebelumnya melibas Hary Mulyono,” lanjutnya.
Rizal Pertanyakan Istilah Penumpang Gelap
Lebih lanjut, Rizal mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang layak disebut sebagai penumpang gelap dalam polemik persyaratan ijazah Gibran.
“Penumpang gelap? Hasil MK menjadi fakta. Bahwa bukan hanya diktum tidak diterima saja permohonan yang final, tetapi pertimbangan hukum juga bersifat final and binding,” timpalnya.
Ia kemudian menyampaikan klaimnya mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Gibran tidak memiliki ijazah, diploma, atau sertifikat dalam dan luar negeri. Lalu siapa penumpang gelapnya? Tidak ada, semua terang kok,” lanjutnya.
Lebih jauh, Rizal berujar bahwa hubungan Jokowi dengan sejumlah penyelenggara dan lembaga negara ketika proses pencalonan Gibran berlangsung perlu ditelaah.
Ia secara khusus menyebut MK, KPU, dan Bawaslu sebagai institusi yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam pembahasan polemik tersebut.
“Hubungan gelap Jokowi dengan MK saat itu dan KPU, Bawaslu justru yang harus dibongkar,” tandasnya.
Rizal kemudian blak-blakan mengenai proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.
“Gibran adalah hasil dari operasi politik dan hubungan gelap yang dilakukan oleh para penumpang gelap. Gibran menjadi anak haram konstitusi dan demokrasi. Kejahatan dinasti,” kuncinya.
Analisis Politikberita politikdemocrazydemocrazy.iddinasti politikgibran rakabumingisu hangatisu istanajokowioperasi politikpenumpang gelappolitik nasionalrizal fadillahsorotan publikwapres gibran
Artikel terkait lainnya
