DEMOCRAZY.ID — Jelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang kritik tajam kembali menghantam Istana.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, melontarkan tudingan keras terkait borok pelaksanaan program unggulan pemerintah yang dinilai ugal-ugalan dan abai terhadap nasib pahlawan tanpa tanda jasa, Kamis (15/10/2026).
Guntur membongkar ironi memilukan di balik besarnya alokasi anggaran negara.
Di satu sisi, triliun uang rakyat digelontorkan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru diwarnai dugaan korupsi hingga rentetan kasus keracunan massal anak sekolah.
Namun di sisi lain, ribuan guru honorer dibiarkan menjerit karena tunjangan keuangannya tertahan berbulan-bulan tanpa kepastian.
Guntur menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran hak guru bukan lagi sekadar urusan kelalaian administrasi birokrasi, melainkan kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan martabat pendidik.
“Sungguh sebuah ironi yang mengerikan! Di saat anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis, para guru honorer justru harus berjuang mati-matian bertahan hidup karena hak keuangannya sengaja ditahan berbulan-bulan,” cetus Guntur Romli menohok.
“Jangan sampai guru yang seharusnya dihormati atas pengabdiannya, justru setiap hari diteror dan ditagih debt collector pinjol hanya karena negara lalai membayar hak mereka! Ini bukan cuma soal uang, ini menyangkut martabat dan nyawa keluarga guru!” tegasnya.
Situasi ini kian memprihatinkan ketika para guru yang terhimpit kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak terpaksa masuk ke dalam jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Guntur mendesak agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melimpahkan kesalahan birokrasi ke pundak para guru.
Tidak hanya menyoroti nasib guru, Guntur juga menguliti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “jualan utama” rejim Prabowo-Gibran.
Laporan kasus keracunan makanan anak-anak di berbagai daerah hingga indikasi penyimpangan anggaran menjadi bukti bahwa program ini dijalankan tanpa standar keamanan dan pengawasan yang jelas.
“Program MBG ini tujuannya memberi gizi, tapi kenyataannya anak-anak kita malah bertumbangan akibat keracunan di mana-mana! Kasus keracunan ini adalah alarm keras bahwa pelaksanaan program skala nasional ini kacau balau dan rawan jadi bancakan!” sindir Guntur keras.
“Publik berhak tahu! Berapa triliun uang rakyat yang benar-benar jadi makanan bergizi, dan berapa yang menguap masuk ke kantong penyedia dapur serta penikmat korupsi? Jangan biarkan dugaan korupsi MBG ini ditutupi!” cecarnya.
Guntur Romli mengingatkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari megahnya retorika pidato atau besarnya angka APBN yang dipamerkan.
Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan antara program pembangunan dan perlindungan hak dasar rakyatnya.
“Pemerintah harus paham, penghormatan kepada guru itu diwujudkan lewat pencairan hak secara tepat waktu, bukan lewat pidato-pidato manis di mimbar! Negara yang mengabaikan kesejahteraan gurunya sedang menghancurkan masa depan generasinya sendiri!” pungkas Guntur.
Kritik tajam dari PDIP ini kian memperjelas kerapuhan skala prioritas di ring satu Istana.
Ketika guru dipaksa berutang demi bertahan hidup dan anak-anak sekolah disuguhi makanan berisiko racun, publik berhak bertanya: Untuk siapa sebenarnya anggaran negara ini diperuntukkan?