DEMOCRAZY.ID – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan yang memperlihatkan mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) diduga disalahgunakan untuk keperluan pribadi.
Kali ini, satu unit armada distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kedapatan terparkir di kawasan wisata Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk kegiatan piknik keluarga.
Dalam foto dan video yang diunggah akun X @keluhkesahkonoh serta akun Instagram @floknetizen, tampak mobil berstiker resmi BGN terparkir di area rerumputan tepi waduk.
Di dekat mobil tersebut, tampak sejumlah warga yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak menggelar tikar serta berkumpul di sekitar kendaraan operasional tersebut.
“Anak buah Sidar MBG ketahuan piknik bareng keluarga pakai mobil BGN yang dibeli dari uang pajak rakyat. Lokasinya di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,” tulis @keluhkesahkonoh, dikutip Minggu (4/10/2026).
Unggahan tersebut mendapat komentar beragam dari netizen lainnya.
“kasus serupa di kkn kampusku sendiri min. mobil MBG dipake untuk angkut logistik barang dari kampus ke daerah kkn mereka. duh mana yg fasilitasin itu perangkat desanya langsung,” balas akun @ssaveursmiles.
“luar biasa emang program ini dan org yg terlibat di dalamnya,” kata @janicehrto.
Toh, ada juga netizen yang membela, lantaran mobil operasional SPPG memang dibeli dari uang pengelola bukan uang negara.
Ia membandingkan dengan mobil kopdes yang jelas dibeli dari uang negara.
“Bebas lah.. T4 saya ada 3 unit Blindvan di sewa sppg buat 6 bulan. Terserah mereka mau pake buat apa. Kecuali klo mahindra atau truck kopdes yg jelas2 negara bli baru tp buat pknk kluarga beda lagi. toh misal piknik anggota kopdes pun gpp bahkan buat angkut pasir desa pun gpp,” kata akun @TradedotID.
👇👇
Anak buah Sidar MBG ketahuan piknik bareng keluarga pakai mobil BGN yang dibeli dari uang pajak rakyat.
Lokasinya di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 👀 https://t.co/tubarZlR7CBaca Juga— txt keluhan warga konoha (@keluhkesahkonoh) October 3, 2026
Menanggapi viralnya unggahan itu, Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, mengonfirmasi bahwa berdasarkan pengecekan pelat nomor, armada tersebut dipastikan bukan milik SPPG di wilayah Kuningan, melainkan diperkirakan berasal dari luar daerah.
Kendati demikian, Nissa menegaskan bahwa pemanfaatan mobil distribusi MBG untuk keperluan pribadi merupakan pelanggaran aturan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
“Mobil itu bukan dari SPPG di Darma ya. Sudah dicek dan tidak ada pelat nomor demikian. Mobil distribusi itu mobil yang SPPG sewa. Tentu tidak boleh, mobil distribusi hanya untuk pendistribusian MBG,” ujar Nissa, Minggu (4/10/2026).
Nissa menambahkan bahwa sesuai Surat Edaran (SE), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standard Operating Procedure (SOP) dari Badan Gizi Nasional, armada pengangkut MBG memiliki fungsi tunggal, yakni memobilisasi makanan bernutrisi ke sekolah-sekolah maupun posyandu.
“Sudah ditekankan dari dulu bahwa mobil hanya untuk pendistribusian MBG. Kami akan tetap menekankan kembali bahwa mobil tidak bisa dipakai untuk kegiatan dan kepentingan lain,” tegasnya.
Secara mekanisme pengadaan, armada distribusi MBG umumnya tidak dibeli langsung menggunakan anggaran belanja modal negara, melainkan disewa atau disediakan secara mandiri oleh pemilik/pengelola SPPG mitra BGN berdasarkan kontrak kerja sama layanan publik.
Kendati status kepemilikan atau sewa kendaraan berada di bawah entitas SPPG, secara hukum administrasi dan aturan perikatan kerja sama, armada tersebut terikat penuh oleh klausul SOP serta Petunjuk Teknis BGN sebagai kendaraan operasional program nasional yang dibiayai anggaran negara.
Penggunaan kendaraan di luar peruntukan distribusi—seperti untuk piknik atau menjemput penumpang pribadi—merupakan bentuk wanprestasi dan pelanggaran regulasi internal BGN yang dapat berakibat pada sanksi pemutusan kontrak kerja sama SPPG maupun penalti administratif.
Secara moral dan etika publik, penyalahgunaan mobil bertanda resmi BGN mencederai kepercayaan masyarakat (public trust).
Stiker dan atribut BGN pada badan mobil melekatkan status representasi pelayanan negara.
Ketika kendaraan berlogo program strategis nasional yang didanai uang rakyat tersebut dipakai untuk kepentingan plesiran pribadi, tindakan oknum tersebut dinilai tidak etis dan memicu keprihatinan publik di tengah ketatnya pengawasan program pemenuhan gizi nasional.
Penyalahgunaan kendaraan operasional MBG di Kuningan ini bukanlah insiden tunggal.
Sebelumnya, publik juga disuguhkan video viral yang memperlihatkan mobil operasional berlogo BGN dipakai untuk menjemput penumpang pribadi di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta unggahan serupa di kawasan pesisir pantai.
Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menelusuri identitas pelat nomor armada yang terekam di Bandara Lombok tersebut.
Eko mengingatkan bahwa mobil MBG wajib langsung kembali ke markas Dapur SPPG seusai menjalankan tugas mengantar atau mengambil ompreng makanan.
Ia meminta masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dan melaporkan bukti rekaman nomor polisi kendaraan secara utuh agar tindakan tegas serta evaluasi dapat segera dijatuhkan kepada oknum SPPG yang membandel.
“Hanya untuk mendistribusikan makanan ke penerima manfaat dan pengambilan ompreng, setelah makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat (mobil) kembali ke SPPG,” kata Eko.