DEMOCRAZY.ID – Loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto, memberikan clue terkait sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Usai Kepala Bakom Syahganda Nainggolan memberikan clue mengenai wapres penyuka pempek, Dede Budhyarto justru menyinggung pempek versus Coto Mangkasara.
“Mpek-mpek Plembang vs Coto Mangkasara, siapakah yang akan berhasil mendapatkan ‘giveaway’?” kata Dede Budhyarto, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Sebelumnya, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan memberikan sebuah teka-teki soal pengganti Gibran saat ditanya wartawan.
“Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” ungkap Syahganda.
Pempek Palembang merupakan makanan khas Palembang, Sumatra Selatan.
Pernyataan tersebut membuat publik merujuk pada tokoh yang berasal dari Sumatra.
Sementara itu, Coto Mangkasara merupakan makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan.
Mpek mpek Plembang vs Coto Mangkasara, siapakah yg akan berhasil mendapatkan “Giveaway”?
— Dede Budhyarto (@kangdede78) November 20, 2026
“Memasak” Coto Makassar
— Dede Budhyarto (@kangdede78) November 21, 2026
Terpisah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menurut Mahfud, jika hingga 19 November Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, MPR mungkin tidak bisa menggelar sidang pada 9 Desember 2026.
Jika tetap dilaksanakan, sidang tersebut dikhawatirkan tidak sah.
Dia menjelaskan beberapa alasannya.
Pertama, menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR.
Kedua, di dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Oleh sebab itu, dia meminta agar Sidang MPR sebaiknya ditunda hingga 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden.
Hal itu diperlukan agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” jelas Mahfud.
Begitu seterusnya, lanjut dia. Penghitungan dilakukan mundur dalam 14 hari kerja.
Dengan demikian, jika Presiden menyampaikan nama-nama tersebut sepulang dari RRC, penghitungan 14 hari kerja harus dimulai sejak penyerahannya.
Pakar Hukum Tata Negara ini menyatakan bahwa penyesuaian waktu berdasarkan 14 hari kerja merupakan pilihan yang lebih aman karena dapat menyinkronkan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Hal terpenting, 14 hari kerja tersebut masih berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mengundurkan diri.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tutup Mahfud.