Prediksi Mengejutkan Tantowi Yahya: Sebut 6 Nama Ini Berpeluang Jadi Wapres Prabowo Gantikan Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Budayawan Tantowi Yahya menyebut enam tokoh yang menurut prediksinya berpeluang menjadi wakil presiden untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto hingga 2029.

Nama-nama itu mencakup Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Sugiono, Nasaruddin Umar, Dedi Mulyadi, dan Pramono Anung.

Daftar tersebut disampaikan Tantowi Yahya melalui unggahan akun Instagram @tantowiyahyaofficial.

Tantowi membuka ulasannya dengan mengajak publik menebak sosok wakil presiden berikutnya, sekaligus menegaskan bahwa setiap orang bebas memiliki pilihan.

“Hitung-hitungan saya satu dari 6 tokoh ini akan dipilih MPR untuk mendampingi Presiden sampai 2029,” tulis mantan Dubes RI untuk Selandia Baru ini dalam unggahan tersebut.

Pernyataan itu merupakan perkiraan pribadi Tantowi Yahya.

Daftar enam nama tersebut tidak disampaikan sebagai pengumuman calon resmi dari Presiden maupun keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam uraian mengenai masing-masing tokoh, Tantowi menimbang pengalaman politik, kemampuan melengkapi Presiden, kedekatan personal, keterwakilan kelompok masyarakat, serta dukungan publik.

Penilaiannya juga mencakup hambatan politik yang mungkin dihadapi sejumlah nama.

Puan Dinilai Kuat, Airlangga Melengkapi Presiden

Nama pertama yang disebut Waketum Depinas SOKSI ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ia menyoroti pengalaman Puan memimpin DPR RI selama 2 periode, posisinya sebagai politikus senior, serta keterwakilan perempuan.

Menurut Tantowi Yahya, profil tersebut dapat mendukung stabilitas politik.

Ia menilai Puan memenuhi syarat, tapi memperkirakan PDI Perjuangan bakal sulit melepasnya dari posisi Ketua DPR.

Dalam penilaiannya, jabatan pimpinan lembaga tinggi negara memberi Puan peran penting dalam ekosistem politik.

Karena itu, peluang pencalonannya juga bergantung pada pertimbangan partai terhadap posisi strategis tersebut.

Untuk Airlangga Hartarto, Tantowi menonjolkan pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024.

Ia menilai Airlangga memiliki pengalaman serta kepercayaan Presiden dalam urusan ekonomi.

Tantowi memandang Airlangga berpotensi menjadi pasangan yang saling melengkapi dengan Prabowo.

Meski menyebut Airlangga tidak dicalonkan Partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, ia menilai kehendak Presiden tetap dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan.

Sugiono, Nasaruddin Umar, dan KDM

Tokoh berikutnya adalah Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tantowi menilai kedekatan Sugiono dengan Presiden menjadi salah satu kekuatannya.

Ia menyoroti posisi Sugiono sebagai petinggi partai penguasa, Sekjen Gerindra.

Menurut Tantowi, pemilihan pendamping Presiden juga berkaitan dengan kenyamanan bekerja dan kepercayaan, selain pertimbangan kapasitas.

Nama Nasaruddin Umar turut masuk daftar tersebut.

Tantowi menilai Menteri Agama itu dapat memberikan keterwakilan umat Islam serta masyarakat dari luar Jawa.

Dalam pandangannya, kehadiran Nasaruddin di samping Presiden berpotensi menciptakan kesejukan sekaligus menjaga dukungan kelompok masyarakat tersebut.

Penilaian ini merupakan proyeksi politik Tantowi, bukan hasil survei yang dicantumkan dalam unggahan.

Tantowi juga menyebut KDM, sapaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia menggambarkannya sebagai politikus senior, kader partai penguasa, dan sosok yang merakyat.

Menurut Tantowi, elektabilitas Dedi dapat menambah dukungan terhadap pemerintah.

Namun, bagian unggahan yang tersedia tidak mencantumkan lembaga survei, periode pengukuran, maupun angka elektabilitas sebagai dasar penilaian itu.

Pramono Anung menjadi nama keenam dalam daftar.

Tantowi menyebutnya sebagai politikus senior dan berpengalaman.

Saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Namanya melengkapi daftar tokoh yang dipertimbangkan Tantowi dari berbagai latar belakang jabatan dan afiliasi politik.

MPR Siapkan Mekanisme Pemilihan

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pengusul dua calon, sedangkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden.

MPR melalui panitia ad hoc sedang menyiapkan mekanisme pemilihan dan pelantikan untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Berdasarkan keterangan MPR, Presiden diperkirakan menyampaikan dua nama pada 25 November 2026.

Seluruh rangkaian persiapan ditargetkan selesai sebelum sidang paripurna pada 9 Desember 2026.

Dengan mekanisme tersebut, daftar perkiraan yang beredar di ruang publik tetap perlu dibedakan dari dua nama yang nantinya diajukan Presiden.

Artikel terkait lainnya