GREAT Institute: Beda Jauh dengan Megawati dan SBY, Kelakuan Jokowi Benar-Benar Kolonial!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyentil keras Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dia mengatakan selama berkuasa 10 tahun Jokowi seperti kolonial, ia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya, termasuk mendorong putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden RI.

Dibanding dengan dua pendahulunya Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi kata Syahganda benar-benar serampangan menggunakan kekuasaan, peraturan ditabrak kiri kanan demi memuluskan berbagai agenda pribadinya.

“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn dilansir Kamis (1/9/2026).

“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” tambahnya.

Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga

Usul Ambang Batas Parlemen 8 Persen, PDIP Sebut Jokowi Sedang ‘Menantang’ Gerindra: Angka 8 Itu Identik dengan Prabowo!

Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.

Baca Juga

Geger! Pejabat RI Nyaris ‘Diracun’ Orang Tak Dikenal

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.

Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.

Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.

Baca Juga

Bongkar Skenario Pilpres 2029: Pengamat Ungkap 1 Syarat Mutlak Dedi Mulyadi Bisa Lawan Prabowo!

Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut Syahganda, apabila terjadi perubahan dalam posisi wakil presiden, pembahasan mengenai penggantinya tentu akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pemerintahan.

“Misalkan didiskualifikasi, saya pikir pengganti Gibran itu tentu akan dibicarakan Presiden dengan koalisi partai yang sekarang,” ujarnya.

Baca Juga: Perbedaan Pandangan Prabowo-Gibran Soal MBG Mulai Kelihatan, Beneran Bakal Pecah Kongsi?

Baca Juga

“Kasihan Gibran Sendirian!” PSI Sentil Keras Istana: Ke Mana Bakom, Jubir, dan KSP?

Ia juga membuka kemungkinan munculnya alternatif politik lain apabila Megawati turut masuk dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.

“Bisa juga Ibu Mega menawarkan Puan jadi wapres, misalnya,” kata Syahganda.

[VIDEO]

Baca Juga

Petinggi PSI: Kalau Gibran Diganti, Prabowo Juga Diganti Dong!