Sentilan Menohok Ray Rangkuti: Jokowi Seharusnya Contoh Habibie Sebagai Negarawan Sejati, Bukan Pencari Kekuasaan!
DEMOCRAZY News
29 September 2026 7:23 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada hal-hal yang dibolehkan oleh aturan hukum.
Menurutnya, pertimbangan etik dan adab demokrasi juga semestinya menjadi pijakan seorang negarawan.
Ray bahkan mendorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencontoh sikap Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam menghadapi persoalan politik.
Menurut Ray, Habibie pernah menunjukkan sikap yang mengutamakan pertimbangan moral ketika berada dalam situasi politik yang secara hukum maupun politik masih memungkinkan dirinya untuk kembali maju.
Ray mengatakan seorang negarawan semestinya mampu menolak sebuah pilihan apabila keputusan tersebut berpotensi melukai demokrasi, meskipun secara hukum diperbolehkan.
“Seorang negarawan akan menolak bila hal itu melukai demokrasi meskipun dibolehkan. Siapa contoh paling ideal? Saya sudah berulang kali saya jelaskan. Lihat Pak Habibie,” ujar Ray, Selasa (29/9/2026).
Ray mengingat kembali sikap Habibie setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR.
“Ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, didorong lagi supaya maju sebagai calon presiden, padahal beliau masih unggul dari kandidat-kandidat lain,” tukasnya.
Menurut Ray, Habibie saat itu tetap memiliki peluang politik untuk kembali maju sebagai calon presiden.
“Dan potensi yang diunggulkan karena pemilunya di era dia. Tapi jawaban dia itu jawaban etik, bukan jawaban hukum,” imbuhnya.
Ray kemudian mengungkap alasan Habibie memilih tidak maju.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada persoalan hukum, tetapi juga pertimbangan moral.
“Apa jawabannya Pak Habibie? Mana mungkin secara moral saya bisa maju ke pemilihan presiden sementara laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR,” jelasnya.
Ray menilai sikap tersebut menunjukkan karakter seorang negarawan yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
“Itu negarawan, Bung. Bukan pencari kekuasaan. Itu yang hilang di Republik kita sekarang ini, Bung,” tegas Ray.
Ray: Demokrasi Tidak Cukup Hanya Bicara Hukum
Lebih lanjut, Ray menekankan bahwa pembahasan mengenai demokrasi tidak semestinya berhenti pada persoalan apakah sebuah tindakan diperbolehkan atau dilarang oleh hukum.
“Kesadaran etik dalam demokrasi selama kita berbicara tentang hukum, tidak berbicara tentang kultur dan adab demokrasi, kita akan terpenjara dengan situasi yang begini,” terangnya.
Ia mendorong agar kultur dan adab demokrasi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan politik Indonesia.
“Oleh karena itu harus dibalik, kita bicara kulturnya dulu. Bagaimana membangun kultur berdemokrasi. Bagaimana memahamkan kepada publik adab berdemokrasi,” ucap Ray.
Menurut Ray, keberadaan aturan hukum tidak otomatis berarti seluruh tindakan yang diperbolehkan harus dilakukan oleh seorang pemimpin.
“Bahwa tidak semua yang dibolehkan itu harus bisa dilakukan,” timpalnya.
Baca Juga
Singgung Politik Dinasti
Mengenai politik dinasti, Ray mengatakan aturan yang tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut tidak serta-merta menghapus pertimbangan etik seorang pemimpin.
“Betul, aturan kita mengatakan dinasti politik itu boleh. Tapi situlah ujianmu sebagai pemimpin. Apakah Anda akan menggunakan itu? Atau sebaliknya, kau akan memberi contoh kepada publik, kepada rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ray kemudian memberikan ilustrasi mengenai sikap yang menurutnya dapat diambil seorang presiden ketika berhadapan dengan tawaran politik yang melibatkan anggota keluarganya.
“Hei, betapapun Pak Prabowo melamar saya lima kali. Melamar anak saya lima kali, saya beritahu kepada Pak Prabowo. Demi demokrasi yang sehat, demi adab demokrasi yang baik, saya tidak mengizinkan anak saya jadi calon wakil presiden selama saya menjadi presiden,” bebernya.
Ray kemudian mempertanyakan mengapa sikap semacam itu tidak dipilih oleh Jokowi ketika menghadapi persoalan politik yang berkaitan dengan keluarganya.
“Mengapa itu bukan yang dipilih oleh Pak Jokowi? Apa susahnya memilih itu? Di dalam ajaran Islam itu, tidak sekadar persoalan makan yang halal,” tutur Ray.
“Makanan yang halal itu apa? Yang dibolehkan oleh hukum. Kan kira-kira gitu. Kalau dalam Islam itu yang dibolehkan oleh syariah gak cukup. Lalu apa? Toyiban. Harus baik,” tambahnya.
Karena itu, Ray menilai ukuran demokrasi tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya larangan dalam aturan.
“Jadi gak cukup soal bahwa aturan tidak ada yang mengatur dinasti. Tapi demokrasi itu juga harus mengukur etik demokrasi,” kuncinya.
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralbj habibiecatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikhukum dan politikinfo terbaruIsu Nasionaljoko widodokekuasaannegarawanpengamat politikpolitik nasionalray rangkutisorotan tajamtrending topic
Artikel terkait lainnya
