DEMOCRAZY.ID – Rentetan kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai siswa dan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan muncul dari sejumlah daerah, memunculkan pertanyaan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menanggapi rangkaian kejadian tersebut.
Ia mempertanyakan sejauh mana kasus keracunan yang berulang harus terjadi sebelum pemerintah melihatnya sebagai persoalan serius yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Melalui akun X, Anies mengaku baru kembali dari Malaysia dan kemudian membaca sejumlah pemberitaan mengenai kasus dugaan keracunan MBG di berbagai wilayah.
“Baru balik dari Malaysia. Baca-baca berita keracunan MBG seminggu terakhir ini ada di Sidoarjo, Tana Toraja, Rembang, Klaten, dan mungkin masih ada banyak lagi tempat-tempat lain,” kata Anies dalam akun X, dikutip Minggu (6/9/2026).
Anies kemudian menyoroti jumlah korban yang muncul dalam rentetan kasus tersebut.
Menurut dia, banyaknya kejadian dan jumlah korban jangan sampai justru membuat masyarakat maupun pemerintah menjadi terbiasa dan kehilangan kepekaan terhadap risiko yang dihadapi anak-anak.
Dalam periode 1 hingga 3 September 2026, ribuan orang, yang mayoritas merupakan pelajar, disebut terdampak kasus dugaan keracunan MBG.
Kondisi tersebut membuat Anies mempertanyakan kapan rangkaian kejadian itu akan dianggap sebagai skandal atau krisis yang memerlukan langkah luar biasa.
“Pertanyaan saya berapa batas minimal jumlah korban anak-anak keracunan sampai kita mau anggap ini sebagai skandal, sebagai krisis besar, sebagai kasus luar biasa sehingga kita akhirnya mau tekan rem darurat untuk mengevaluasi secara total semuanya,” ucapnya.
Laporan dugaan keracunan MBG juga muncul di sejumlah wilayah lain, termasuk Sidoarjo, Tana Toraja, Rembang, Klaten hingga Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Kejadian tersebut membuat perhatian terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG semakin besar, terutama karena penerima manfaatnya banyak berasal dari kalangan anak-anak sekolah.
Bagi Anies, kejadian berulang seharusnya mendorong peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan program berskala besar.
Ia mempertanyakan apakah insiden yang terus muncul akan tetap dianggap sebagai kejadian biasa tanpa diikuti evaluasi mendasar.
“Apa kita mau tidak sensitif pada risiko yang dihadapi anak-anak kita? Apa kita mau semakin kebal terhadap masalah dan semakin anggap semua ini kejadian biasa saja?” ujar Anies.
Ia menilai keselamatan dan kesehatan anak tidak seharusnya ditempatkan sebagai persoalan yang dapat dikompromikan.
Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu dilihat secara serius, terlepas dari apakah penyebabnya berkaitan dengan kelalaian birokrasi, proses distribusi, maupun rantai pasok makanan.
Anies juga mengajak publik melihat rentetan kasus tersebut dalam konteks yang lebih luas.
Jika kejadian serupa terus berulang, menurut dia, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada jumlah kasus, tetapi juga pada pertanyaan mengenai batas toleransi dan langkah korektif yang perlu dilakukan.
“Ini sering terjadi, ini bukan masalah sistemik, ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan tidak perlu ada yang dituntut bertanggung jawab atau dihukum karenanya. Sekali lagi di mana batas toleransi kita coba kita pikirkan?” tambah Anies.
Pernyataan tersebut kembali menempatkan aspek keamanan dan pengawasan sebagai perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Di tengah terus berjalannya program tersebut, rangkaian laporan dugaan keracunan menjadi momentum untuk mempertanyakan efektivitas evaluasi dan pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang, terutama ketika menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak.