

DEMOCRAZY.ID — Polemik keabsahan dokumen akademik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memantik diskursus tajam setelah pengamat politik senior Rocky Gerung melontarkan kritik filosofis bernada satir di ruang publik.
Alih-alih mereda pasca lengser dari singgasana kekuasaan, isu klasik tersebut justru ditarik ke dalam ranah integritas moral dan etika kenegarawanan.
Pernyataan menohok tersebut bermula ketika pakar komunikasi politik Hendri Satriyo melempar pertanyaan mendasar ihwal keberadaan dokumen ijazah S1 UGM milik Jokowi dalam siniarnya.
Tanpa keraguan, Rocky merespons teka-teki yang selama bertahun-tahun menyandera diskursus nasional itu dengan kalimat ringkas namun sarat makna filosofis.
“Punya, ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu,” cetus Rocky telak.
Menurut Rocky, posisi Jokowi saat ini seharusnya sudah bertransisi dari seorang aktor politik praktis menjadi figur negarawan yang melampaui kepentingan kekuasaan.
Sebagai mantan orang nomor satu di republik ini, ia menilai eks kepala negara semestinya memiliki keberanian moral untuk tampil jernih tanpa perlu berlindung di balik kalkulasi politik atau rekayasa narasi.
“Kalau orang yang asli dia juga akan ambil risiko untuk mengatakan saya punya atau tidak punya. Persoalan seseorang itu ketika dia sudah jadi moral person dia akan bilang, ‘Oke, lu mau tanya apa?’” pungkasnya.
Lebih lanjut, Rocky menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh sang mantan presiden yang dinilainya masih mempertahankan tabiat politisi transaksional alih-alih bersikap sebagai panutan moral masyarakat.
Ia berargumen, jika Jokowi memposisikan diri dalam kerangka pertimbangan moral yang luhur, maka respons terhadap berbagai tudingan publik seharusnya disampaikan secara terbuka, tegas, dan transparan tanpa ada ruang abu-abu.
“Harusnya gue akan menjawab berdasarkan moral call gue, itu karena gue udah bukan lagi presiden. Kalau gua masih presiden, gua akan zigzag. Jadi Jokowi masih menganggap dia presiden atau masih politisi,” kritik tajam Rocky.
Bagi sang pengamat, seorang tokoh yang telah menanggalkan jabatannya sudah sepatutnya menempatkan diri pada level “pertapa politik”—fase di mana kejujuran mutlak, sikap kenegarawanan, dan ketegasan prinsip menjadi standar tertinggi yang dipertaruhkan di hadapan sejarah.
“Padahal orang anggap dia sudah seharusnya di level seorang pertapa. Kalau seorang pertapa dia harus jawab yang hitam atau putih. Enggak boleh abu-abu,” tandasnya.