DEMOCRAZY.ID – Sidang Kabinet Paripurna yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), kembali menyuguhkan momen terbuka sekaligus penuh ketegasan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, kepala negara secara kesatria mengakui bahwa bangsa Indonesia saat ini masih dihadapkan pada segunung PR besar: mulai dari persoalan kesejahteraan guru, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga masifnya angka kemiskinan ekstrem di berbagai penjuru daerah.
Kendati memegang kendali pemerintahan, Prabowo tidak menutup-nutupi fakta bahwa realitas di lapangan ternyata jauh lebih pelik daripada yang ia bayangkan sebelumnya.
Sejumlah problem struktural tersebut diakuinya berada di luar ekspektasi awal pemerintahannya.
“Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim, kita paham ini semua masalah kita paham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan,” ujar Prabowo dalam sidang yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya menyoroti soal minimnya lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga pendidik, mantan Danjen Kopassus itu juga blak-blakan mengungkapkan keterkejutannya mendalam melihat tingkat ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, jurang kesenjangan yang terjadi saat ini benar-benar di luar perhitungan rasional pemerintah.
“Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita, tapi terus terang saja saya katakan di mana mana saya sendiri sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita,” tuturnya dengan nada prihatin.
Di balik beratnya beban persoalan domestik tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi akar utama penyebab rapuhnya struktur ekonomi nasional selama bertahun-tahun.
Ia menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir deras ke luar negeri setiap tahunnya sebagai biang keladi yang memicu distorsi ekonomi parah di dalam negeri.
Praktik-praktik kotor seperti manipulasi data perdagangan, kecurangan finansial, hingga penyelundupan menjadi momok yang merampas hak-hak rakyat Indonesia.
“Terjadi suatu distorsi terhadap ekonomi kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” tegas Prabowo menutup pemaparannya.