DEMOCRAZY.ID – Komunikasi publik Istana selama ini dinilai masih kerap bersifat reaktif dan defensif dalam merespons kritik yang muncul di ruang publik.
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyebutkan penilaian itu salah satunya terlihat saat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
“Dalam komunikasi, pendekatan yang terlalu reaktif bisa menjadi bumerang. Pendekatan semacam ini bukan menghasilkan komunikasi yang efektif, tapi justru berbalik negatif kepada penyampai pesan,” jelas Jamiluddin dalam pernyataannya, Senin (8/6/2026).
Jamiluddin juga menilai sikap yang terlalu defensif dapat menimbulkan kesan bahwa Istana anti terhadap kritik.
Padahal, kata dia, Presiden Prabowo selama ini beberapa kali menyatakan kesiapannya menerima kritik dari masyarakat.
“Sikap bertahan juga mengesankan Istana lebih suka membela diri daripada menerima kritik. Ironisnya, saat membela diri, Istana malah menyudutkan pengkritik,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya mendengar, tetapi juga mendengarkan.
Hal itu, menurutnya, akan sulit dilakukan apabila komunikator lebih mengedepankan sikap defensif.
Karena itu, Jamiluddin menilai pola komunikasi yang reaktif dan cenderung mempertahankan diri justru menjauhkan komunikasi yang efektif.
Bahkan, pendekatan tersebut berisiko memunculkan antipati di tengah masyarakat.
Selain menyoroti substansi komunikasi, Jamiluddin juga mengkritisi banyaknya pihak yang menyampaikan pesan atas nama Istana kepada publik.
Menurutnya, Teddy sebagai Seskab terlalu sering tampil menyampaikan komunikasi publik, termasuk memberikan tanggapan terhadap berbagai kritik yang diarahkan kepada Istana.
“Komunikasi publik Istana seharusnya melalui pintu BKP. Teddy seharusnya menahan diri tidak mengambil porsi tugas dan fungsi BKP, yang sekarang dipimpin Muhammad Qodari.” ucapnya.
Jamiluddin berpandangan sistem komunikasi satu pintu akan membuat penyampaian pesan pemerintah menjadi lebih jelas dan konsisten.
Dengan pola tersebut, BKP dapat menjadi garda terdepan dalam menyampaikan komunikasi publik pemerintah sekaligus menghindari munculnya perbedaan pernyataan dari lingkungan Istana.
“Hal ini dapat membantu masyarakat mengetahui suara resmi dari Istana,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi satu pintu juga berpotensi meningkatkan efektivitas komunikasi publik apabila dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi.
“Untuk itu, komunikasi publik Istana seyogianya diserahkan kepada ahli komunikasi,” pungkasnya.
Sumber: Suara