SINYAL KERAS ISTANA! 10 Menteri Masuk Daftar Evaluasi Pakar: Kinerja Loyo Harus Segera Diganti
DEMOCRAZY News
8 Juni 2026 2:30 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat dinilai dapat menjadi momentum penting memperkuat efektivitas pemerintahan.
Langkah tersebut juga dipandang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat program prioritas nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai reshuffle merupakan bagian dari proses evaluasi yang wajar dalam pemerintahan.
“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujar Syurya dalam siaran persnya, Minggu (7/6/2026).
Menurut dia, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan jajaran menteri yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga
Tantangan Pemerintah Semakin Kompleks
Syurya menilai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin beragam.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga dituntut meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.
Di sisi lain, komunikasi publik menjadi faktor penting dalam menjaga dukungan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tuturnya.
10 Kementerian yang Dinilai Berpotensi Masuk Evaluasi
Dalam pandangannya, terdapat sejumlah kementerian yang berpotensi menjadi perhatian dalam evaluasi kabinet mendatang. Berikut rinciannya:
1. Pariwisata
Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu menghadirkan terobosan promosi dan strategi komunikasi yang lebih agresif guna memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
2. Agraria dan Tata Ruang/BPN
Nusron Wahid menghadapi tantangan penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi tanah, serta sengketa lahan yang berpengaruh terhadap iklim investasi.
3. Sektor Ekonomi dan Fiskal
Purbaya Yudhi Sadewa disebut perlu menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global sekaligus mengelola persepsi pasar.
Baca Juga
4. Transportasi
Dudy Purwagandhi dituntut mempercepat pembenahan keselamatan transportasi, konektivitas wilayah, serta efisiensi logistik nasional.
5. Pembangunan Desa
Yandri Susanto dinilai perlu memastikan dana desa benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah.
6. UMKM
Maman Abdurrahman menghadapi tantangan mempercepat transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak ekonomi rakyat.
7. Investasi
Rosan Roeslani dituntut menghadirkan investasi berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan investor global terhadap Indonesia.
Baca Juga
8. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Agus Andrianto serta Rini Widyantini dinilai menghadapi tantangan dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional dan responsif.
9. Lingkungan Hidup
Raja Juli Antoni dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya konservasi lingkungan.
10. Ketenagakerjaan
Yassierli dituntut menghadirkan kebijakan yang mampu memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat perlindungan pekerja.
Syurya menegaskan ukuran keberhasilan seorang menteri tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran atau capaian program kerja.
Kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang dipahami masyarakat juga menjadi faktor penting.
“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.
Menurut Syurya, jika dilakukan, reshuffle dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mempercepat agenda pembangunan nasional.
Ia menekankan tujuan utama perombakan kabinet seharusnya bukan sekadar mengganti figur, melainkan memperkuat kapasitas tim pemerintahan agar lebih solid, responsif, dan sejalan dengan visi Presiden.
“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” tutur Syurya.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
