DEMOCRAZY.ID — Pegiat media sosial sekaligus praktisi kesehatan, dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, melontarkan pandangan tajam terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.
Ia menduga mundurnya Gibran merupakan bagian dari skenario kompromi politik tersembunyi agar proses hukum atas berbagai kontroversi yang melingkupinya dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. Tifa dalam diskusi publik di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama Faizal Assegaf pada Jumat (13/11/2026), sehari pasca penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR RI.
Dalam forum tersebut, dr. Tifa mengingatkan publik dan para aktivis agar tidak terbuai dengan narasi pengunduran diri yang berjalan mulus.
Ia mengaku telah mendengar adanya indikasi kesepakatan di balik layar antara elite penguasa.
“Karena saya sudah dengar nih, Bang Faisal, ada deal. Kalau mundur, dia enggak akan diusut semua kasus-kasusnya,” ujar dr. Tifa.
Ia menduga skenario tersebut dirancang demi menciptakan pendaratan mulus (soft landing) kekuasaan secara senyap tanpa memicu eskalasi gejolak massa, sementara sanksi maupun jerat hukum atas dugaan perkara administratif dan pemalsuan dokumen justru dibiarkan menguap begitu saja.
Menurut Tifa, persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang sebelumnya menuai polemik memiliki unsur pidana yang tidak boleh serta-merta dihapus hanya karena status jabatan telah dilepas.
Ia bahkan menyinggung hasil analisis forensik digital mandiri menggunakan error level analysis (ELA) yang ia klaim menunjukkan ketidakaslian pada salah satu dari dua surat keterangan penyetaraan yang beredar.
Lebih lanjut, dr. Tifa turut melayangkan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat melontarkan apresiasi atas sikap kenegarawanan Gibran dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Menurutnya, pujian dan narasi pengorbanan tersebut patut diwaspadai agar publik tidak kehilangan fokus terhadap substansi pelanggaran hukum yang terjadi.
Di sisi lain, narasi resmi dari kedua belah pihak sebelumnya telah disampaikan pada Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam video perpisahannya menegaskan bahwa keputusan berhenti diambil murni atas kesadaran pribadi demi meredam ketegangan nasional dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Sebaliknya, Presiden Prabowo dalam keterangannya menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil merespons dinamika putusan hukum terkait syarat administratif pendidikan guna mengutamakan stabilitas kepentingan negara yang lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun perwakilan hukum Gibran belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan adanya transaksi atau “kesepakatan bawah meja” dalam proses mundurnya mantan wakil presiden tersebut.