Terpojok Amukan Rakyat! Presiden Bolivia Nekat Pangkas Habis Gaji Sendiri dan Para Menterinya
DEMOCRAZY News
26 Mei 2026 9:15 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengambil langkah drastis di tengah gelombang protes nasional yang terus membesar.
Pada Senin (25/5/2026), Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet sebagai upaya meredam tekanan publik yang menuntut pengunduran dirinya.
Keputusan itu diumumkan saat Bolivia memasuki pekan keempat aksi demonstrasi dan blokade jalan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi serta pemerintahan di ibu kota administratif, La Paz.
“Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen,” kata Paz dalam pidato publiknya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (26/5/2026).
Sebelum dipangkas, Paz menerima gaji bulanan sebesar 24.978 boliviano atau sekitar Rp64,7 juta. Setelah kebijakan itu berlaku, gajinya turun menjadi 12.489 boliviano atau sekitar Rp32,3 juta per bulan.
Demonstrasi Lumpuhkan Bolivia
Gelombang protes di Bolivia dipicu kebijakan penghematan pemerintah yang dinilai memperparah beban hidup masyarakat.
Sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, pekerja tambang, guru, hingga buruh pabrik melakukan blokade jalan di berbagai wilayah.
Aksi tersebut menyebabkan rantai pasok nasional terganggu.
Kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis mulai terjadi di sejumlah kota besar. Aktivitas pasar hingga layanan rumah sakit pun ikut terdampak.
Para demonstran mendesak pemerintah membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran dan pengurangan subsidi bahan bakar yang dianggap menjadi penyebab naiknya biaya hidup.
Namun, Paz tetap mempertahankan langkah penghematan itu sebagai bagian dari strategi penyelamatan ekonomi negara.
Tinggalkan Warisan Kebijakan Kiri
Rodrigo Paz mulai menjabat sebagai presiden pada akhir 2025 dengan agenda besar mengubah arah ekonomi Bolivia yang selama dua dekade berada di bawah pengaruh kebijakan kiri.
Ia berupaya menjauh dari model ekonomi yang dibangun mantan presiden Evo Morales dan Luis Arce.
Paz memilih mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta untuk menstabilkan kondisi fiskal Bolivia.
Langkah tersebut memicu ketegangan dengan serikat pekerja dan kelompok masyarakat adat yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam politik Bolivia.
Pemerintahan Paz menuding Evo Morales berada di balik gelombang protes yang mengguncang negara itu.
Pemerintah menilai Morales memanfaatkan jaringan serikat pekerja untuk menciptakan tekanan politik demi membuka jalan kembali ke kekuasaan.
Baca Juga
Morales sebelumnya dilarang mengikuti pemilu 2025 yang dimenangkan Paz.
Ketengangan di Bolivia Meningkat
Ketegangan makin meningkat setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran gagal mencapai kesepakatan pada akhir pekan lalu.
Dalam unggahan di platform X, Morales menyebut Presiden Paz hanya memiliki ‘dua pilihan’, yakni memiliterisasi negara atau menggelar pemilu baru.
“Rodrigo Paz sedang mengatur kejatuhannya sendiri di jalan-jalan ini,” tulis Morales.
Saat ini, Evo Morales juga tengah menghadapi persoalan hukum serius.
Ia berstatus buronan setelah surat perintah penangkapan diterbitkan pada 11 Mei terkait kasus dugaan pemerkosaan dan perdagangan manusia.
Morales dituduh memiliki anak dengan seorang gadis berusia 15 tahun saat masih menjabat presiden, dengan imbalan keuntungan politik dan ekonomi bagi keluarga korban.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
