peradilan konstitusi

Ketika Langkah Baru MK Disorot Publik: Terbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026, Sidang Perkara Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut?

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan aturan baru untuk menangani permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 yang baru diajukan pada 2026. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 […]

. 2 bulan yang lalu

GEGER! Aturan Baru MK ‘Terbit Khusus’ Demi Hadapi Sidang Gugatan Diskualifikasi Gibran

DEMOCRAZY.ID — Barisan perlawanan hukum terhadap keabsahan di lingkar kekuasaan kembali mencatatkan babak krusial. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wamenkumham, Prof. Denny Indrayana, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) kini menaruh atensi luar biasa dan perhatian khusus terhadap gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukannya bersama para pemohon lain. Gugatan bern MyRegisterClass bernas tersebut secara tajam […]

. 2 bulan yang lalu

PANAS! 13 Pemohon Gugat Pilpres 2024 ke MK Desak Gibran ‘Didiskualifikasi’, Ada Denny Indrayana hingga 6 Jenderal Purnawirawan TNI

DEMOCRAZY.ID – Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/9/2026). Permohonan tersebut diajukan sejumlah pihak yang meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat proses […]

. 2 bulan yang lalu