koalisi masyarakat sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Kepung DPR Minta Gibran ‘Dimakzulkan’: Terbukti Wapres Tak Punya Ijazah!

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, guna mendesak DPR RI menggulirkan hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini menggelinding kuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengungkap ketiadaan dokumen fisik penyetaraan SMA/sederajat dalam pencalonan Gibran pada Pilpres […]

. 3 minggu yang lalu

Karpet Merah Menuju Dwi Fungsi Militer Jilid Dua? Koalisi Masyarakat Sipil Bongkar ‘Bahaya Tersembunyi’ di Balik RPP Tugas TNI!

DEMOCRAZY.ID – Gelombang penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI terus bergulir. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga negara menilai regulasi tersebut berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil dan mengancam demokrasi, kebebasan pers, perlindungan perempuan, serta supremasi hukum. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menilai sejumlah pasal dalam RPP Tugas TNI, khususnya […]

. 3 bulan yang lalu

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP! Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa pada sidang paripurna DPR yang rencananya pada Selasa pekan depan untuk disahkan. Proses Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada […]

. 12 bulan yang lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Bahaya Pasal 5, 90, dan 93 RUU KUHAP

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai bahwa Pasal 5 RUU KUHAP bakal membuat siapapun ditangkap dan ditahan aparat tanpa kejelasan. “Semua bisa kena diamankan, ditangkap, dan ditahan tanpa kejelasan,” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP dalam keterangan pers, Jumat, 14 November 2025. Menurut Koalisi, bahkan pengamanan, penangkapan, dan penahanan tanpa kejelasan […]

. 12 bulan yang lalu