Skakmat! Mahfud MD Beri ‘Kuliah’ ke Komisi III DPR Soal Peluang Tuntutan Mati Febrie Adriansyah
DEMOCRAZY News
15 Juli 2026 3:15 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Desakan “kepala dingin” dari Senayan kini berubah menjadi badai bagi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan rekan swastanya, Don Ritto.
Kedua tersangka megakorupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini kini terancam hukuman mati setelah parlemen secara terang-terangan menuntut ganjaran maksimal atas kejahatan luar biasa yang mereka lakukan.
Febrie dan Don Ritto kini harus menghadapi jeratan hukum berlapis yang dirancang untuk memastikan mereka tidak bisa lagi berkelit dari jeruji besi—atau bahkan eksekusi mati.
Mega Korupsi yang Menghancurkan Sendi Negara
Investigasi gabungan antara Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah membongkar betapa masifnya “dosa” yang dilakukan para tersangka.
Bukan hanya satu atau dua, tapi tiga kasus besar sekaligus yang membuat publik meradang:
- Mega Korupsi Komoditas Batu Bara: Menghancurkan tata kelola sumber daya alam.
- Skandal PT Asabri: Merampok uang masa depan prajurit dan negara.
- Sengketa Krakatau Steel: Membuka kedok permainan hukum di industri strategis negara.
Don Ritto kini dijerat pasal berlapis mulai dari UU TPPU hingga pasal-pasal berat dalam KUHP.
Sementara itu, Febrie Adriansyah—sebagai mantan petinggi Kejaksaan Agung—dipersangkakan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU karena diduga memanfaatkan posisinya untuk “bermain mata” dalam penanganan perkara PT Asabri dan kasus lainnya.
Mahfud MD: “Secara Yuridis, Hukuman Mati Dimungkinkan!”
Di tengah riuh desakan DPR, Mahfud MD memberikan pandangan hukum yang semakin membuat posisi Febrie dan Don Ritto terjepit.
Mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa tuntutan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap seperti mereka bukanlah isapan jempol belaka.
“Secara yuridis, hukuman mati dimungkinkan,” tegas Mahfud MD dengan lugas.
Mahfud menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki klausul “keadaan khusus” di mana pidana mati dapat dijatuhkan bagi tindak pidana dengan akibat yang sangat merugikan negara dan masyarakat.
Ia menyebutkan korupsi sejajar dengan kejahatan berat lainnya seperti makar, pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.
“Keadaan khusus itu apa? Hal-hal yang sifatnya pidana khusus dengan akibat yang berat… Kemudian korupsi,” jelas Mahfud memberikan peringatan keras.
Sinyal Akhir bagi Para Koruptor?
Pernyataan Mahfud MD ini seolah menjadi lonceng peringatan bahwa tidak ada ruang bagi “main mata” dalam perkara ini.
Jika terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan bahwa tindakan mereka masuk dalam kategori “keadaan khusus” yang merusak perekonomian dan kepercayaan publik, maka opsi hukuman mati bukan lagi sekadar wacana politik.
Publik kini menanti langkah berani para penegak hukum.
Apakah mereka akan berani mengeksekusi keadilan secara ekstrem, atau akankah drama hukum ini kembali berakhir dengan vonis yang “melunak”?
Kasus ini telah menjadi ujian pamungkas bagi kredibilitas hukum Indonesia di mata rakyat.
Sekali lagi, Febrie Adriansyah dan Don Ritto berada di kursi panas, menanti apakah mereka akan menjadi pion pertama yang tumbang oleh senjata hukum yang mereka ciptakan sendiri.
Artikel terkait lainnya
