DEMOCRAZY.ID – Penunjukan Ahmad Vahidi sebagai pemimpin tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menandai babak baru ketegangan geopolitik Iran.
Vahidi kini menjadi sosok sentral yang menentukan nasib gencatan senjata di tengah tenggat waktu ketat dari Presiden Donald Trump.
Kehadirannya di puncak hierarki militer mengaburkan pengaruh Presiden Masoud Pezeshkian dalam pengambilan keputusan strategis negara tersebut.
Para analis menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa mesin perang Teheran kini memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri.
Naiknya tokoh ekstrem ini memicu kekhawatiran besar akan kembalinya aksi konfrontasi bersenjata yang lebih brutal di kawasan Timur Tengah.
“Menurut standar apa pun, Vahidi dianggap sebagai seorang radikal bahkan di antara elit garis keras rezim, dan kenaikannya adalah peringatan bahwa mesin perang Teheran sekarang memegang kendali,” kata Lisa Daftari, analis kebijakan luar negeri dan jurnalis, kepada Fox News Digital.
🇮🇷 Meet Ahmad Vahidi, the man who may actually decide whether Iran goes back to war.
Not the president. Not a parliament member. We’re talking about the new IRGC chief.
He has a decades-long paper trail of bombings, assassinations, and proxy networks across the Middle East.… https://t.co/16URJTxqJp pic.twitter.com/yJYfGv5wxn
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2026
Daftari juga menekankan bahwa penempatan figur dengan masa lalu kelam membuktikan Iran sama sekali tidak melunak terhadap tekanan global.
“Menempatkan seseorang dengan rekam jejak yang begitu berdarah dan mematikan di pucuk pimpinan Korps Garda Revolusi menegaskan bahwa rezim ini tidak moderat di bawah tekanan. Sebaliknya,” tambah Daftari, “rezim ini justru melipatgandakan orang-orang yang kariernya dibangun di atas penyanderaan, pembunuhan, dan penindasan domestik. Menurut standar apa pun, Vahidi dianggap sebagai seorang radikal bahkan di antara elit garis keras rezim, dan kenaikannya adalah peringatan bahwa mesin perang Teheran sekarang memegang kendali.”
Kondisi politik formal di Iran saat ini terlihat semakin lemah karena kekuasaan bergeser ke jaringan informal militer.
Struktur pemerintahan sipil mulai terpinggirkan oleh dominasi para perwira tinggi Garda Revolusi yang memiliki hubungan personal kuat.
He helped build Iran’s global terror network — now he’s gaining more power within the regime as a ceasefire hangs in the balance.
Baca JugaMeet Ahmad Vahidi, a former Quds Force commander who led the group of fighters before Qassem Soleimani took over the elite unit, and a firm believer… pic.twitter.com/QAaKK6VL4v
— Fox News (@FoxNews) April 20, 2026
Behnam Ben Taleblu, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, menggambarkan Iran sebagai “sistem yang dijalankan oleh manusia, bukan hukum, namun sukses karena melembagakan kekuasaan mereka.”
Keputusan krusial kini lebih banyak mengalir melalui tangan dingin para komandan lapangan daripada melalui meja birokrasi pemerintahan sipil.
Beni Sabti dari Institute for National Security Studies menyebut Vahidi sebagai figur yang jauh lebih dominan dibanding tokoh politik lainnya.
Kedekatan akses langsung kepada pemimpin tertinggi memberikan Vahidi kekuatan yang tidak tertandingi oleh pejabat militer mana pun saat ini.
“Dalam pandangan saya, dia lebih dominan saat ini, meskipun mereka terkoordinasi. Ini bukan waktunya untuk persaingan internal,” ujar Sabti.
Jauh sebelum nama Qassem Soleimani dikenal luas, Vahidi telah meletakkan fondasi bagi operasi intelijen dan serangan luar negeri Iran.
Ia menjabat sebagai komandan Pasukan Quds pada dekade 1990-an, menginisiasi jaringan proksi milisi yang tersebar di Lebanon dan sekitarnya.
“Ahmad Vahidi adalah perwujudan dari sayap paling militan Republik Islam,” kata Daftari kepada Fox News Digital.
“Sebagai pendahulu Qassem Soleimani di Pasukan Quds, dia membantu membangun infrastruktur teror Teheran di luar negeri.”
Keterlibatannya dalam melatih kelompok-kelompok militan di Lebanon selatan menjadi akar dari aliansi kuat Iran dengan Hizbullah.
Rekam jejaknya mencakup dugaan keterlibatan dalam pengeboman barak Beirut 1983 dan serangan terhadap komunitas Yahudi AMIA di Argentina tahun 1994.
Dunia internasional merespons sepak terjang Vahidi dengan berbagai lapisan sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan lintas negara.
Washington menjatuhkan sanksi padanya atas keterlibatan dalam program rudal nuklir serta pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Vahidi dituding bertanggung jawab atas pemutusan akses internet dan tindakan represif terhadap demonstran dalam tragedi kematian Mahsa Amini.
Uni Eropa juga menyoroti penggunaan peluru tajam serta penahanan sewenang-wenang terhadap jurnalis di bawah komando taktis Vahidi.
“Di bawah kepemimpinannya, lebih banyak kejahatan serupa yang diperkirakan akan terjadi di Barat terhadap orang Yahudi dan non-Yahudi,” peringat Yigal Carmon, pendiri MEMRI.
Kekhawatiran utama saat ini adalah Vahidi mungkin hanya menggunakan negosiasi sebagai strategi untuk mengatur ulang kekuatan militer.
Karakternya yang sangat ekstrem membuat peluang tercapainya perdamaian permanen dengan pihak Barat menjadi sangat kecil dan berisiko.
Sabti memperingatkan bahwa radikalisasi sistemik ini akan membuat Teheran enggan untuk menghentikan peperangan yang sedang berlangsung.
“Dia membawa lebih banyak radikalisasi ke dalam sistem dan mungkin tidak ingin menghentikan perang, karena itu melayani kepentingan Garda Revolusi untuk melanjutkan,” kata Sabti.
Carmon menegaskan bahwa mempercayai komitmen damai dari figur seperti Vahidi merupakan sebuah kesalahan fatal bagi keamanan internasional.
“Memercayainya adalah kesalahan besar. Dia termasuk dalam korps keras ‘MATI UNTUK AMERIKA’,” tegas Carmon.
Ahmad Vahidi adalah mantan Menteri Pertahanan Iran yang memiliki sejarah panjang dalam operasi rahasia militer di luar negeri.
Namanya masuk dalam daftar pencarian internasional Interpol terkait serangan bom di Argentina yang menewaskan 85 orang.
Penunjukannya sebagai kepala IRGC terjadi saat Iran menghadapi tekanan ekonomi dan militer hebat dari Amerika Serikat.
Sumber: Suara