DEMOCRAZY.ID – Rupiah mencatat penguatan sebesar 1,2% dalam lima hari terakhir, dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia, setelah peso Filipina.
Penguatan rupiah dan mata uang kawasan tertopang oleh meredanya konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang telah mencapai kesepakatan sementara dan akan membuka kembali Selat Hormuz, sehingga menurunkan premi risiko energi dan mendorong minat investor kembali ke aset negara berkembang.
Namun, penguatan rupiah tidak sekadar ditopang oleh faktor eksternal.
Di balik stabilitas yang terlihat dalam beberapa hari terakhir, terdapat peran aktif otoritas moneter dan fiskal dalam meredam tekanan terhadap mata uang Garuda.
Pertama, Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
Setelah menempuh upaya intervensi di pasar valas, pasar obligasi, serta instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), BI menaikkan suku bunga secara preemtif dengan total 75 basis poin (bps) selama satu bulan terakhir.
Selisih imbal hasil yang lebih kompetitif membantu menahan arus keluar modal dan setidaknya memberi investor insentif untuk kembali masuk ke pasar keuangan domestik.
Kedua, BI juga mengerek imbal hasil pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi 7,64% pada lelang Jumat (12/6/2026).
Kenaikan imbal hasil ini menarik minat investor untuk kembali menempatkan dana di pasar domestik.
Melansir data BI, pada Mei 2026, nilai outstanding SRBI mencapai Rp979,88 triliun, meningkat 17,1% dibanding posisi akhir Februari sebesar Rp837,22 triliun.
Kenaikan outstanding ini juga disumbang oleh kepemilikan investor asing (non-residen) yang mencapai Rp216,48 trilliun pada Mei.
Angka tersebut meningkat sekitar 43,6% dibanding posisi Februari 2026 yang sebesar Rp150,79 triliun.
Data ini menggambarkan, setidaknya dalam dua bulan, investor asing menambah kepemilikan sekitar Rp65,69 triliun.
Ketiga, adanya operasi buyback saham bank Himbara yang dimotori oleh Danantara dan sejumlah investor domestik dan pengelola dana publik seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah buyback saham ini juga mendapat dukungan dari otoritas yang memberikan fleksibilitas atau ruang yang luas bagi emiten untuk melakukan buyback tanpa persetujuan RUPS kala kondisi pasar berfluktuasi.
Keempat, pemerintah berencana akan melakukan penyesuaian terhadap anggaran pada program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), seperti yang disampaikan Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi pekan lalu.
Dalam program MBG, pemerintah disebut tengan mengatur ulang tata kelola di seluruh aspek, seperti penghitungan jumlah pemerima manfaat dengan mengkaji kembali daftar penerima , Penghitungan ini ditargetkan dapat rampung setidaknya satu bulan ke depan.
Komunikasi pemerintah yang menyatakan adanya penyesuaian anggaran ini, sepertinya mulai dibaca oleh pelaku pasar sebagai sinyal bahwa disiplin fiskal menjadi pertimbangan.
Sebab, di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia, kredibilitas fiskal menjadi salah satu jangkar utama stabilitas rupiah.
Sumber: Bloomberg