DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie, mengungkap pandangannya mengenai dinamika politik menjelang Pilpres 2024, termasuk proses hingga akhirnya Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan Prabowo Subianto.
Jimly menggambarkan dinamika tersebut layaknya permainan catur.
Kata dia, jika dilihat secara objektif dari luar, posisi sejumlah tokoh dan partai politik terus berubah mengikuti situasi politik saat itu.
Jimly mengatakan bahwa Jokowi pada awalnya tidak memikirkan Gibran untuk menjadi cawapres.
“Yang dia pikir itu Ganjar jadi wakilnya Prabowo, kan gitu. Dia dia blusukan ke sawah. Menteri pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama Gubernur,” ujar Jimly, Jumat (2/10/2026).
Jimly menyebut bahwa aktivitas tersebut menjadi salah satu indikasi yang pada saat itu dapat dibaca sebagai kedekatan politik Jokowi dengan Ganjar.
“Maksudnya apa ini? Ya, ya, ya jelas kelihatan. Jadi memang dia juga nggak mikir begitu,” tukasnya.
Jimly kemudian menyinggung posisi Gibran sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
“Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Benar itu. Tapi coba kenapa ada inisiatif dari misal-misalnya PSI atau kelompok-kelompok ini?,” ucap Jimly.
Jimly kemudian mengaitkan munculnya dukungan tersebut dengan apa yang dia sebut sebagai budaya feodal.
“Bisa dimanfaatkan budaya feodal ini untuk ABS. Ya bukan inisiatif dia. Inisiatif ABS ini,” sebutnya.
Ditekankan Jimly, konteks tersebut perlu dilihat secara objektif agar persoalan tidak hanya diarahkan kepada Gibran.
“Nah, kalau begitu ya kenapa kita marah sama dia? Kenapa nggak marah sama dia? Itu. Jadi, ini cuma permainan,” imbuhnya.
Jimly juga menguraikan dinamika di kubu Prabowo sebelum Gibran akhirnya dipilih menjadi cawapres.
Ia menyebut sejumlah nama sempat masuk dalam perhitungan, termasuk Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto hingga Muhaimin Iskandar.
“Jadi eh begitu juga Prabowo ini. Kalau kita lihat-lihat dari luar dia, itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erick untuk calon bakal cawapres,” Jimly menuturkan.
“Erick paling tinggi. Iya, Gibran enggak ada jauh. Ya. Nomor satu Erick, nomor dua itu Khofifah. Ya. dan seterusnya,” tambahnya.
Sejumlah survei pada 2023 memang menunjukkan Erick Thohir termasuk nama yang kuat dalam bursa cawapres Prabowo.
Jimly kemudian menjelaskan bagaimana peta politik Jawa menjadi salah satu faktor yang menurutnya diperhitungkan Prabowo.
“Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 01 03 ini punya afiliasi NU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insyaallah menang dah. Tapi Jawa Timur itu Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci,” jelasnya.
Kata Jimly, kondisi tersebut membuat Prabowo harus mempertimbangkan sejumlah nama yang berpotensi memperkuat koalisi.
“Maka dia mikir-mikir ini, karena Khofifah diajukan oleh Demokrat. Dia mikir juga Khofifah ini. Tapi menurut survei Erick itu lebih tinggi ya secara nasional. Ya pusing gue tuh,” bebernya.
Jimly menyebut dinamika tersebut semakin mengalir ketika nama-nama dari partai politik lain ikut diperhitungkan.
“Saking dia pusing, ya, tambah lagi. Airlangga kan partai terbesar. Wah lebih pusing lagi deh setelah itu Muhaimin, waduh gawat ini, salah milih orang pada bubar ini, koalisi gitu lho. Sambil dia pusing-pusing,” kata Jimly.
Situasi tersebut, menurut Jimly, kemudian berubah setelah PDIP mengumumkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Tiba-tiba ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Ganjar dulu. kemudian Mahfud,” ungkapnya.
Jimly juga menyinggung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang saat itu disebut mengurus SKCK.
“Jadi dia merasa pantes juga dia jadi cawapres. Karena di sana Mahfud,” terang Jimly.
Ia kemudian menyinggung pemberitaan mengenai siapa saja yang mengurus SKCK sebagai salah satu tahapan administratif pencalonan.
Seingat Jimly, situasi berubah setelah adanya putusan MK terkait batas usia capres-cawapres.
“Nah jadi, Prabowo jadi pusing dia. Begitu ada keputusan bahwa apa namanya umur boleh di bawah 40. Nah, dia berpikir-pikir, boleh juga ini,” ucap Jimly.
Setelah nama Gibran mulai dibicarakan, Jimly menyebut dukungan dari partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi kemudian menguat.
“Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan,” Jimly menuturkan.
“Karena dia merasa ya udahlah anunya dia rendah, Airlangga kan bagus. Yang lain, Ah bagus, bagus, bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya. Karena faktor Jokowi,” tambahnya.
Jimly melihat keputusan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan partai-partai koalisi dengan pemerintahan Jokowi.
“Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu,” tandasnya.
Lebih jauh, Jimly bilang bahwa dinamika pencalonan tersebut sebagai bagian dari permainan politik dan proses demokrasi yang hasil akhirnya ditentukan pemilih.
“Nah, jadi mau nyalahin siapa? Mmm, ini kan hanya permainan politik, aktor kekuasaan itu lho. Ya sudah serahkan kepada hakim tertinggi ialah rakyat di TPS. Lah ternyata menang pula nih,” kuncinya.