DEMOCRAZY.ID – Temuan 1.000 hektare sawah yang dilanda kekeringan di Desa Karangharja, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, memicu kemarahan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menggelar inspeksi mendadak, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dody juga dibuat kaget setelah mengetahui sejumlah petani terpaksa membeli pompa dan selang menggunakan uang pribadi untuk mengalirkan air ke lahan mereka.
Area persawahan tersebut disebut telah sekitar tujuh bulan tidak mendapatkan pasokan air.
Saat berada di lokasi, Dody langsung menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw melalui telepon seluler.
Arnold diketahui baru dilantik sebagai Dirjen SDA pada 1 Mei 2026.
“Bos, ini di desa Karangharja, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, ini gimana ada 100 hektare, lebih kali, kering semua Pak. Ayo Pak Dirjen, jangan suka jalan-jalan Pak Dirjen. Lebih action Pak Dirjen, harusnya bapak lebih giat lagi di lapangan,” ucap Dody dalam sambungan telepon dengan pengeras suara.
Dody menilai laporan anak buahnya itu selama ini hanya memberikan harapan palsu kepada dirinya.
“Selama ini bapak PHP saya, gitu loh,” kata Dody melansir dari Tribunnews.com.
Mendengar respons Dody jawaban dari telepon mengatakan akan segera menindaklanjuti temuan tersebut, besok.
“Besok? Sekarang! Kok besok, gimana seh lu. Petani udah enggak dapat air tujuh bulan. Menteri datang kamu malah tidur, be** benar si kamu,” ujar Dody.
“PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!” kata Dody dengan nada tinggi.
👇👇
Baca JugaView this post on Instagram
Dalam sidak tersebut, Dody menemukan saluran irigasi tersier di Desa Karangharja tidak berfungsi.
Padahal, terdapat sungai besar dengan debit air yang disebut tidak pernah surut.
Lokasinya juga hanya sekitar 2 kilometer dari area persawahan.
Tidak berfungsinya saluran irigasi tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pemeliharaan dan sedimentasi yang belum ditangani secara maksimal.
Kondisi itu membuat petani harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan pasokan air agar lahan pertanian tetap dapat digarap.
Dalam kunjungannya, Dody bertemu dengan salah seorang petani bernama Supandi.
Supandi mengaku membeli mesin pompa air beserta selang menggunakan uang pribadi untuk mengalirkan air ke lahan yang digarapnya.
Sejumlah petani lainnya juga menyampaikan keluhan serupa.
Mereka terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk mengalirkan air dari sumber terdekat.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa penanganan dari dinas maupun balai terkait.
Mendengar keluhan itu, Dody menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Supandi dan para petani.
“Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami,” ujar Dody.
Ia menilai upaya mengalirkan air menggunakan pompa dan selang seharusnya sudah dilakukan oleh jajaran Kementerian PU sejak awal, bukan justru dibiarkan hingga petani harus membeli peralatan sendiri.
“Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri,” katanya.
Dody kemudian menyoroti laporan dari anak buahnya yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukannya secara langsung di lapangan.
Ia menegaskan persoalan kekeringan tidak semestinya hanya ditangani melalui laporan administratif.
Menurutnya, pemerintah harus turun langsung dan memastikan persoalan yang dihadapi petani segera ditangani.
Dody juga menyinggung agar penanganan tidak baru dilakukan setelah masyarakat menyampaikan protes atau melakukan aksi unjuk rasa.
“Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar. Selama ini Bapak PHP saya,” ungkap Dody.
Dody bahkan memperingatkan jajaran Kementerian PU agar bekerja lebih optimal dalam mendukung target swasembada pangan 2026.
“Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! Plt-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!” tegas Dody.