Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin: Ijazah Yang Dipakai Jokowi dari Walikota Sampai Presiden Bukan Ijazah Jokowi!
DEMOCRAZY News
10 Juli 2026 11:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan keras datang dari Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang kini aktif sebagai Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI).
Dalam sebuah tayangan podcast di kanal YouTube MADILOG Forum Keadilan TV pada Kamis (9/7/2026), Moeryono secara terbuka menyatakan sikap resistensinya terhadap keberlangsungan dinasti politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam diskusinya, Moeryono menegaskan bahwa ia dan kelompok yang ia wakili tidak dapat menerima jika Indonesia terus dipimpin oleh bayang-bayang dinasti politik tersebut.
Ia bahkan melontarkan pernyataan tegas mengenai komitmennya untuk melakukan oposisi terhadap pengaruh dinasti Jokowi di kancah perpolitikan nasional.
“Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Kami akan terus berupaya untuk menghancurkan narasi dan kekuatan dinasti ini demi kebaikan bangsa ke depan,” tegas Moeryono dalam tayangan tersebut.
Soroti Kontroversi Ijazah
Selain isu dinasti, Moeryono kembali mengungkit polemik lama yang sempat mencuat ke publik, yakni terkait keabsahan ijazah yang digunakan Joko Widodo sepanjang karier politiknya, mulai dari menjabat sebagai Walikota Solo hingga menjadi Presiden RI.
Menurut Moeryono, terdapat kejanggalan mendalam terkait dokumen pendidikan tersebut.
Ia secara lugas mengklaim bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi selama ini bukanlah ijazah asli milik yang bersangkutan.
Pernyataan ini menjadi poin utama yang ia sampaikan dalam perdebatan di forum tersebut.
Baca Juga
Pesan dari Mensesneg Terkait Kasus Roy Suryo
Dalam kesempatan yang sama, Moeryono juga mengungkap sebuah informasi krusial mengenai pesan yang ia terima dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Pesan tersebut diklaim sebagai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus hukum yang melibatkan pakar telematika Roy Suryo dan rekan-rekannya, yang selama ini aktif menyuarakan isu dugaan ijazah palsu tersebut.
Moeryono menuturkan bahwa Presiden Prabowo melalui Mensesneg telah memberikan arahan agar tidak dilakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis, termasuk Roy Suryo cs, dalam menyikapi persoalan ijazah tersebut.
“Ada pesan dari Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi agar kasus ini tidak diarahkan pada kriminalisasi terhadap rekan-rekan seperti Roy Suryo,” pungkasnya.
Baca Juga
Pernyataan ini diprediksi akan kembali memicu diskursus publik mengenai isu-isu krusial yang menyangkut masa transisi kepemimpinan nasional dan keterlibatan aktor-aktor purnawirawan dalam dinamika politik tanah air.
[FULL VIDEO]
Artikel terkait lainnya
