Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
DEMOCRAZY News
10 Juli 2026 8:43 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Belum adanya status hukum terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dalam pusaran dugaan korupsi memicu spekulasi liar.
Meski bukti disebut-sebut sudah mencukupi, penetapan tersangka yang dialkukan Polri tak kunjung terjadi.
Aroma tarik-menarik kepentingan politik tingkat tinggi diduga kuat menjadi rem pakem dalam kasus ini.
Praktisi dan pengamat intelijen, Sri Radjasa Chandra, menganalisis adanya tembok besar yang melindungi Febrie.
Radjasa mengungkapkan bahwa posisi Febrie saat ini sangat strategis karena berada dalam lingkaran kedekatan dengan tokoh-tokoh kunci di pemerintahan dan militer.
Hashim Djojohadikusumo—adik dari Presiden Prabowo Subianto—serta sejumlah petinggi militer, menjadi faktor krusial mengapa Jampidsus itu seolah “tak tersentuh”.
“Bisa jadi (faktor kedekatan dengan Hashim). Karena hari ini, Febrie sangat dekat dengan Hashim. Termasuk pimpinan milter. Termasuk dengan Menhan,” ungkap Radjasa dikutip dari Yotube Forum Keadilan TV pada Jumat (10/7/2026).
Padahal, menurut pengamatannya, aparat penegak hukum sebenarnya sudah memegang kartu truf yang cukup untuk menyeret Febrie, bahkan hingag ke meja hijau.
“Kasus Febrie ini sudah jelas, diduga kuat ada keterlibatan Febrie dalam kasus kejahatan korupsi,” tegas dia.
Baca Juga
Namun, Sri mencium ada kejanggalan dalam manuver kepolisian. Penanganan kasus ini dinilai setengah hati dan dicurigai hanya menjadi instrumen penekan atau shock therapy bagi sang Jaksa Muda.
Lebih jauh, ia menengarai adanya gesekan kepentingan antara Polri dan pihak-pihak yang mencoba mengusut dugaan korupsi yang menyenggol nama Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Polri, dalam pandangan Radjasa, diduga menjadi alat untuk meredam eksistensi Febrie yang tengah membidik kasus-kasus sensitif.
“Polri melihat ada satu ancaman terhadap eksistensi Jokowi. Dalam beberapa kasus yang menyentuh persoalan hukum Jokowi. Contoh kasus Pertamina dan Nadiem,” kata Radjasa.
Kondisi ini menciptakan situasi “saling kunci” di level elite.
Di satu sisi ada dugaan tindak pidana yang nyata, namun di sisi lain ada benturan kekuatan politik yang membuat hukum tampak lumpuh.
Menutup analisisnya, Sri Radjasa mengajak publik untuk tidak lengah dan terus memelototi setiap perkembangan kasus ini agar tidak berakhir menjadi komoditas barter politik di ruang gelap.
“Mudah-mudahan dengan mereka berkonflik, terungkap semuanya,” pungkasnya.
Baca Juga
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
