Tamparan Keras Askar Celios Untuk KDMP Kebanggaan Prabowo: Ini Bukan Koperasi, Tapi Komando Operasi!
DEMOCRAZY News
11 Juli 2026 12:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyebut konsep koperasi dalam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) keliru.
Koperasi mestinya berarti kerja sama, tapi malah jadi komando operasi.
“Dari awal pendefinisian koperasi itu udah keliru. Kalau mau dicatat, koperasi itu dari bahasa latin, kemudian dalam bahasa Inggris itu kooperatif, dalam bahasa Belanda itu kooperat,” kata Media Askar dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Sabtu (11/7/2026).
Berangkat dari akar kata itu, koperasi berarti kerja sama.
Namun menuruntya, KDMP tak menunjukkan hal demikian.
Baca Juga
“Jadi koperasi artinya kerja sama. Kerja bersama-sama. Yang terjadi di KDMP ini, bukan koperasi. Komando operasi,” ujarnya.
KDMP dinilainya dijakankan dari atas ke bawah.
Bukan dari bawah ke atas sebagaimana gagasan wakil presiden pertama Mohammad Hatta yang dikenal sebagai penggagas koperasi di Indonesia.
“Tidak sama atau bertolak belakang dengan ide koperasinya Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta itu gerakan masyarakat, bagaimana Muhammad Hatta mendorong koperasi di Banda, kemudian dari bawah,” paparnya.
Baca Juga
Media Askar menilai, saat ini terjadi dalam KDMP, kerja sama PT Agrinas dengan TNI di tingkat desa atau Babinsa. Sementara aprat desa tak dilibatkan.
“Yang sekarang terjadi, kerja sama antara Agrinas dengan Babinsa. Bahkan di KDMP Blitar itu sampai mau mengundurkan diri dari KDMP, pengurus desanya karena tak dilibatkan sama sekali,” ucapnya.
Di sisi lain, dana desa juga jadi taruhan. Pasalnya, pembangunan KDMP menggunakan anggaran desa.
“Satu lagi yang lebih menyakitkan Bang, ini menggunakan dana desa. Dipakai oleh institusi lain, bahkan kalau boleh balik lagi satu tahun lalu bulan Juni, kenapa jadi puluhan ribu KDMP itu, karena ada surat sakti dari Kementerian Keuangan, kalau tidak mendirikan koperasi, dana desa tidak diturunkan,” jelasnya.
“Jadi dari awal sudah dikunci oleh regulasi. Nggak bisa ngapa-ngapain,” sambung Media Askar.
Masalahnya, jika KDMP tersebut gagal, maka yang menanggung dana desa tersebut.
“Nah sekarang kalau KDMP nya bermasalah, kemungkinan Rp6 miliar. Kemundkinan uangnya itu akan diambil dari dana desa,” pungkasnya.
Meninggal Saat Latsarmil
Media Askar juga menyoroti meninggalnya lima calon manajer KDMP saat Latihan Dasar Militer atau latsarmil. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa diabarikan.
“Ada lima orang yang tewas saat pelatihan ini. Harus diinvestigasi. APBN hilang, mungkin bisa kembalikan, nyawa hilang tidak bisa kembali,” katanya.
Apalagi, kata dia, mereka yang meninggal tersebut sebenarnya anak muda yang sedang mencari kerja.
“Dan ini anak-anak eks mahasiswa, mereka mencari kerja. Ada delapan juta pengangguran di Indonesia hari ini, dan satu jutanya peruruan tinggi,” ucapnya.
Nahasnya, kata Media Askar, para sarjana tersebut meninggal saat latsarmil menjadi penjaga toko kelontong.
“Tahu tidak, yang meninggal kemarin eks mahasiswa sarjana perguruan tinggi. Ini orang pintar, yang kemudian tak bisa mendapat lapangan kerja yang baik, kemudian jadi manajer toko kelontong,” imbuhnya.
Dia berkesimpulan, ada banyak irasional di kebijakan KDMP. Itulah mengapa banyak dipertanyakan publik.
“Bahkan dia tidak tinggal di tempat di desa dia lahir. Dari sisi keadilan pun aneh. Orang di desa itu harusnya pekerjaan untuk masyarakat desa, kemudian ada orang lain di luar desa yang mengambil pekerjaan di desa itu,” pungkasnya.
[FULL VIDEO]
Baca Juga
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
