DEMOCRAZY.ID – Ustaz Abdul Somad (UAS) ikut menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perbincangan setelah sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pernyataannya, UAS menceritakan pengalamannya setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Mesir selama empat tahun dan S2 di Maroko selama dua tahun.
Meski membawa dua ijazah dari luar negeri, ia mengaku gagal menjadi dosen setelah mengikuti serangkaian tes.
UAS kemudian menyindir kondisi yang menurutnya menunjukkan bahwa ijazah dan prestasi akademik tidak selalu cukup jika seseorang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik yang kuat.
Pernyataan tersebut dinilai menyinggung Gibran, yang pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 menjadi sorotan setelah MK mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui putusan yang dibacakan pada 2023.
Putusan itu menjadi kontroversi karena saat itu Ketua MK dijabat Anwar Usman, paman Gibran.
UAS juga menyinggung situasi ketika seseorang harus menghadapi persaingan tanpa dukungan keluarga berpengaruh.
“Saya kemudian pulang ke kampung, membawa dua ijazah. S1 Mesir, S2 Maroko. Tapi ternyata, tapi ternyata di negara itu, ijazah tidak ada apa-apanya kalau kau bukan anak siapa dan pamanmu bukan hakim konstitusi,” kata UAS, dikutip Senin (12/10/2026).
UAS kemudian menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk posisi dosen.
Ia mengaku telah melewati sejumlah tahapan tes, termasuk tes TOEFL dan bahasa Arab.
“Saya diejek-ejek di Saudi ketika jadi TKI, saya enggak marah. Saya diejek-ejek ketika saya enggak berangkat ke Mesir, saya enggak marah. Tapi ketika saya pulang membawa dua ijazah, lalu saya pun pulang ikut tes CPNS jadi dosen, lalu kemudian tes TOEFL, lulus. Tes bahasa Arab, kecil, Pak. Kita empat tahun di Mesir, dua tahun di Maroko,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dirinya juga mengikuti tes mengajar.
Namun, pada tahap berikutnya, ia mendapat pertanyaan mengenai pengalaman mengajar yang membuatnya merasa terpukul.
“Tapi jangan mentang-mentang lama di Arab, unta lebih lama. Disuruh ngajar lulus, sampai akhirnya tes audiensi berdua. Pertanyaan yang merontokkan jiwa saya, pertanyaannya, ‘Sudah punya pengalaman ngajar?’ Langsung badan saya lemas, aduh,” tuturnya.
UAS mengatakan, kabar kegagalannya menjadi dosen diterima ketika dirinya sedang berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, dan bergelantungan di dalam metromini.
“Sampai akhirnya di Kampung Melayu, terminal, saya lagi bergelantungan di metromini, handphone saya bunyi. Titititi, SMS. Pas saya lihat, ‘Kau enggak lulus’,” lanjutnya.
UAS mengaku sangat kecewa dengan hasil seleksi tersebut.
Namun, ia merasa tidak tahu kepada siapa harus meluapkan kemarahannya.
“Marah dalam diri saya. Aku yang di Mesir empat tahun, aku yang di Maroko dua tahun, aku yang nulis tesis 300 halaman, aku yang sudah disidang tiga profesor. Aku yang alumni luar negeri, marah tapi enggak tahu mau marah ke siapa,” tuturnya.
Ia bahkan menggambarkan kekecewaannya ketika turun dari metromini di kawasan Kampung Melayu.
Saat itu, menurutnya, harapan untuk menjadi dosen seolah sirna.
“Saya turun dari metromini, itu aspal Kampung Melayu itu seperti dodol saya injak lembut. Satu-satunya harapan saya mau jadi dosen tapi enggak lulus. Mau ke mana saya? Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak pejabat. Akhirnya kata emak saya, pulanglah engkau ke kampung,” ungkapnya.
UAS juga menceritakan kekecewaannya membayangkan harus kembali ke kampung halaman dan bekerja di sektor perkebunan.
“Saya sudah terbayang, saya kampung, pulang kampung nanam kelapa sawit, akan kubakar hutan ini semua,” pungkasnya.
Baca JugaView on Threads
Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga, Henri, merespons kritik UAS terkait polemik ijazah Gibran.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mendengarkan kritik dan kemarahan masyarakat.
“Ha ha ha, Ustaz Abdul Somad pun mengkritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat,” ungkap Prof. Henri.
Ia juga mengingatkan Prabowo agar memperhitungkan konsekuensi politik pada masa mendatang jika Gibran tetap dipertahankan sebagai wakil presiden.
Menurutnya, para politikus di Senayan perlu merespons perkembangan situasi tersebut dan tidak membiarkan apa yang disebutnya sebagai normalisasi ketidakjujuran serta pelanggaran administrasi ketatanegaraan.
“Pasca-putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai Wakil Presiden negara besar ini,” kata dia.
Henri menilai tanggung jawab politik untuk menjaga martabat bangsa kini berada di tangan Prabowo.
Sebagai presiden sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan yang didukung mayoritas kursi DPR, Prabowo dinilai memiliki posisi strategis dalam menentukan arah politik pemerintahan.
“Sayangnya, politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu, jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan,” tutupnya.
Ha ha ha Ustad Abdul Somad pun mengeritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat. Harus menghitung beban politik masa depan, jika Gibran dipertahankan. Saatnya para politisi Senayan merespon keadaan jangan membiarkan normalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan. Pasca putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai wakil Presiden Negara Besar ini.
Bola tanggung jawab politik untuk menjaga marwah bangsa sekarang ada di tangan Presiden Prabowo yang notabene adalah pemimpin koalisi Pemerintahan yang memiliki kepanjangan menguasai mayoritas DPR di Senayan. Sayangnya politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan.Baca Juga— Henri Subiakto (@henrysubiakto) October 10, 2026