Kritik Pedas P2G Soal MBG dan KDMP: Model Pemerintahan Prabowo Adalah Keserakahan Terpimpin!
DEMOCRAZY News
18 Juli 2026 3:12 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Iman menilai model tata kelola negara yang diterapkan saat ini mengarah pada apa yang ia sebut sebagai “keserakahan terpimpin”, di mana sumber daya negara terkunci pada program-program prioritas tertentu.
Menurut Iman, pemusatan aset sosial dan modal dalam program prioritas pemerintah telah menciptakan efek domino yang merugikan sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan.
“Model pemerintahan kita saat ini adalah keserakahan terpimpin. Semua aset sosial dan kapital dikunci dalam program-program prioritas,” tegas Iman, Jumat (17/7/2026).
Dampak pada Sektor Pendidikan
Iman mengungkapkan keprihatinannya atas terbatasnya anggaran yang tersedia untuk sektor pendidikan akibat kebijakan pengalokasian yang terfokus pada program-program unggulan pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar di sektor pendidikan, mulai dari gaji guru, sarana perpustakaan, hingga ketersediaan lahan sekolah, kini mengalami tekanan fiskal.
“Uang pendidikan, gaji guru, hak bersekolah, dana perpustakaan, bahkan lahan sekolah ikut disandera oleh MBG dan KDMP. Sisanya malapetaka,” tambahnya.
Kritik Iman merujuk pada dua program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP.
Meskipun program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat—termasuk pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui—Iman menilai bahwa metode pengalokasian anggarannya telah mengorbankan kebutuhan mendasar di bidang pendidikan.
Sorotan terhadap Kebijakan Fiskal
Kritik ini menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, kekhawatiran serupa juga sempat muncul dari berbagai kalangan, termasuk kelompok MBG Watch yang sempat menyoroti dinamika pelaksanaan program tersebut, hingga lembaga riset seperti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyoroti potensi volatilitas harga bahan pangan akibat kebijakan BGN (Badan Gizi Nasional) yang dinilai belum sepenuhnya memahami siklus dan ekonomi pangan.
Pernyataan Iman Zanatul Haeri ini menyoroti perdebatan tentang prioritas nasional.
Di satu sisi, pemerintah berupaya menuntaskan isu gizi melalui program prioritas, namun di sisi lain, praktisi pendidikan mengingatkan agar upaya tersebut tidak dilakukan dengan mengorbankan fondasi utama sistem pendidikan nasional.
Artikel terkait lainnya
