Karhutla Tak Kunjung Padam, DPR Singgung Istilah ‘Terorisme Ekologi’ Prabowo: Jangan Cuma Jargon!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2026 8:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terus terjadi hingga pertengahan Oktober 2026.
Ia mengingatkan, Indonesia jangan sampai kehilangan reputasi sebagai “Paru-paru Dunia” dan justru dicap sebagai “Perusak Paru-paru”.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex, Jumat (16/10/2026).
Menurut Alex, karhutla tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga memusnahkan tanaman dan satwa langka akibat kebakaran yang terus berulang.
“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan.
Alex menyampaikan kritik tersebut menyusul tewasnya empat orang saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, pada Kamis (15/10).
Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif.
Di sisi lain, karhutla masih terjadi di Kalimantan dan Sumatra.
Asap kebakaran juga mengganggu kualitas udara hingga membuat warga kesulitan menghirup udara bersih.
Baca Juga
Alex menilai istilah “Terorisme Ekologi” yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 sudah tepat untuk menggambarkan ancaman karhutla.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penggunaan istilah tanpa tindakan nyata.
“Kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia juga menyoroti dampak kabut asap yang meluas hingga negara tetangga.
Menurut Alex, masyarakat Malaysia bahkan telah menyindir Indonesia melalui “meme jerebu”, kemungkinan karena ikut merasakan dampak asap karhutla.
Untuk mempercepat penanganan, Alex meminta Presiden Prabowo membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab karhutla.
Ia menyebut Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data mengenai 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 tersebut.
Berdasarkan catatan BMKG yang disampaikan Alex, karhutla pada 2026 telah terjadi sejak Januari hingga Juni, ditandai peningkatan titik panas (hotspot) dan luas lahan terbakar yang mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Pada Juli, titik api mulai meluas di sejumlah wilayah, termasuk Papua, Sumatra, dan Kalimantan.
Puncak krisis terjadi pada Agustus, ketika luas area terbakar melonjak hingga ratusan ribu hektare di sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” tegasnya.
Alex juga mencatat karhutla telah menyebabkan 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan.
Mayoritas korban berasal dari Kalimantan Tengah.
Dampak kesehatan turut menjadi perhatian.
Baca Juga
Data Kementerian Kesehatan yang direkapitulasi hingga 12 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus kumulatif infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak.
Sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya dialami anak berusia 0–5 tahun.
Selain memicu gangguan kesehatan, asap karhutla juga menyebabkan penurunan kualitas udara, gangguan penerbangan di sejumlah wilayah, serta penutupan sekolah di daerah terdampak, termasuk Papua dan Timor Leste.
Puluhan ribu hektare lahan juga dilaporkan terbakar.
“Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA,” katanya.
Untuk itu Alex mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan karhutla dan mencegah bertambahnya korban.
Ia juga meminta pemerintah tidak ragu meminta bantuan negara lain jika peralatan yang dibutuhkan belum tersedia.
“Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
bencana alambencana asapberita nasionaldemocrazydemocrazy.iddpr rikarhutlakejahatan lingkungankrisis lingkunganparlemen senayanpenegakan hukumpolitik nasionalprabowosorotan publikterorisme ekologi
Artikel terkait lainnya
