TERBONGKAR ‘Dokumen Rahasia’ Target Sadapan Listyo Sigit Cs: Prabowo, Anggota DPR, KPK hingga Mahasiswa

DEMOCRAZY.ID — Skandal spionase ilegal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia memasuki babak baru yang mencengangkan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan daftar target penyadapan ilegal yang diperintahkan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Tidak tanggung-tanggung, sasaran operasi intelijen gelap tersebut mencakup lingkaran kekuasaan tertinggi hingga elemen masyarakat sipil.

Hal tersebut diungkapkan Jenderal Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), saat memaparkan hasil penyidikan mendalam atas kasus penyadapan ilegal yang mengguncang stabilitas nasional.

Daftar Target Hitam: Dari Presiden Prabowo, Istana, hingga Aktivis dan Mahasiswa

Di hadapan para wakil rakyat, Suyudi merinci bahwa operasi penyadapan tanpa dasar hukum yang sah ini menerabas privasi berbagai kalangan strategis di tanah air.

Baca Juga

Di Tengah Bursa Kursi ‘Wapres Baru’ Pengganti Gibran, Puan Maharani Jadi Pilihan Utama Prabowo?

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” urai Suyudi.

Kapolri menegaskan bahwa deretan nama dan lembaga yang masuk dalam daftar tersebut berposisi sebagai korban yang disadap, bukan sebagai pelaku tindak pidana.

4 Tersangka dan Peran Kluster Penyadapan Gelap

Dalam penanganan perkara ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi (termasuk 24 personel internal Polri, 3 dari provider telekomunikasi, dan 1 ahli vendor sistem) serta 6 orang ahli (2 ahli ITE dan 4 ahli pidana).

Polisi juga menyita barang bukti berupa 15 unit ponsel, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Baca Juga

Rupiah Anjlok Parah Bisa Picu Aksi Massa Besar, Pengamat Ingatkan Ancaman ‘Jatuhnya’ Pemerintahan Prabowo!

Empat orang tersangka resmi ditetapkan dan ditahan dengan peran spesifik masing-masing:

1. Jenderal LSP (Mantan Kapolri): Diduga sebagai otak pemberi perintah yang menentukan target penyadapan secara lisan atau via WhatsApp kepada Kabagmon, sekaligus bertindak sebagai penerima hasil akhir (end-user) penyadapan dengan sangkaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

2. SU (Mantan Kadiv TIK Polri 2021–2026): Berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada Jenderal LSP.

3. EH (Plt Kabagmon 5 Des 2024–7 Okt 2025): Diduga menerima instruksi target dari SU atas perintah LSP, lalu memberikan lampu hijau penyadapan tanpa secarik surat permohonan resmi penyidik.

   Baca Juga

   Gibran dan Noda Kelam Etika Kepemimpinan Bangsa: ‘Dari Pelanggaran Etik Hingga Kursi Kekuasaan’

4. AS (Plt Kabagmon 7 Okt 2025–1 Okt 2026): Meneruskan perintah LSP kepada operator tanpa prosedur legal, melaporkan hasil sadapan, memerintahkan pengintaian (surveillance), hingga menginstruksikan penghapusan total data (data wiping) jejak penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.

Masa penahanan para tersangka diatur secara terpisah, di mana Jenderal LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November, AS hingga 21 November, sementara SU telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 November dan menjalani penahanan rumah per 11 November 2026.

Jerat Berlapis dan Batasan Penyelidikan Makar

Atas kejahatan sistemik tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, meliputi:

• Pasal 258 UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang penyadapan ilegal (ancaman maksimal 10 tahun penjara).

  Baca Juga

  Umat Islam Berduka! Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal Dunia

• Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 (UU ITE) tentang penghilangan data elektronik (ancaman maksimal 8 tahun).

• Pasal 332 ayat (1)/(2) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang akses ilegal.

• Pasal 20 huruf c dan/atau d KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan dan turut serta melakukan tindak pidana.

Menanggapi spekulasi liar mengenai adanya indikasi makar, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat.

Baca Juga

Momen Unik Usai Mundur, Seorang Bocah Celetuki Gibran: ‘Sakit Hati Nggak? Jadi Manusia Biasa Makan Nasi’

Namun, hingga saat ini, penyidik masih memerlukan pendalaman bukti komprehensif.

“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” pungkas Suyudi.

Baca Juga

Rayakan Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres, Massa Emak-Emak Gelar Syukuran ‘Potong Tumpeng’ di Depan Gedung DPR