Fahri Hamzah Ungkap ‘Motif Tersembunyi’ di Pemerintahan Prabowo, Gibran Ditarget Untuk Dihabisi?

DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencium adanya motif politik tertentu di balik masuknya sejumlah pihak ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengingatkan agar koalisi pemerintah tidak menjadi ruang bagi kelompok yang justru membawa agenda memecah soliditas politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Fahri mengatakan kecurigaan itu muncul karena tidak semua pihak yang bergabung ke pemerintahan, menurut dia, datang dengan motif yang sama.

Ada yang ingin memperkuat persatuan, tetapi ada pula yang diduga membawa agenda politik terselubung.

“Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu,” kata Fahri dikutip pada Selasa (6/10/2026).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu menyebut setidaknya ada dua motif yang perlu diwaspadai.

Pertama, upaya memecah hubungan politik yang telah terbangun antara Prabowo dan Jokowi.

“Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ungkap dia.

Wamen Fahri Hamzah Ungkap Fakta Mengejutkan Anggaran Negara Dari Awal Memang Direncanakan Buat Dikorupsi!

Menurut Fahri, soliditas Prabowo dan Jokowi merupakan salah satu fondasi politik pemerintahan saat ini.

Karena itu, ia menilai tidak semestinya kelompok yang memiliki agenda memutus hubungan tersebut justru diberi ruang dalam pemerintahan.

“Menurut saya, kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid,” kata Fahri.

Kecurigaan Fahri tidak berhenti pada relasi Prabowo-Jokowi.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya manuver politik untuk mengganggu pemerintahan Prabowo dengan terlebih dahulu menyingkirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan,” tutur Fahri.

Bagi Fahri, skenario tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pihak tertentu bergabung ke pemerintahan bukan semata-mata untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Sebaliknya, mereka diduga membawa agenda politik yang dapat mengubah konfigurasi kekuasaan di tengah masa jabatan.

“Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas,” imbuhnya.

Pernyataan Fahri muncul di tengah dinamika politik yang kembali menyoroti posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran bahkan telah bergulir ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.

Fahri Minta Hasil Pilpres 2024 Diterima

Fahri menilai pemerintahan Prabowo seharusnya dibangun di atas penerimaan terhadap hasil Pemilu 2024.

Bagi dia, bergabung dengan pemerintah berarti menerima mandat politik yang lahir dari pemilu, termasuk kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

“Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu,” ujarnya.

Ia juga meminta pihak-pihak yang kini berada di dalam pemerintahan mengakui peran Prabowo dan Jokowi dalam membangun konfigurasi politik yang disebutnya telah menyatukan kekuatan nasional.

“Nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita,” pungkas Fahri.

Pernyataan Fahri sekaligus menjadi peringatan agar koalisi pemerintahan tidak sekadar diukur dari banyaknya kelompok yang bergabung.

Menurut dia, yang lebih penting adalah motif di balik keputusan tersebut.

Di tengah semakin cairnya batas antara pendukung dan kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, Fahri mengingatkan agar persatuan Prabowo-Jokowi tidak dijadikan arena perebutan pengaruh.

Bagi Fahri, bergabung ke pemerintahan semestinya berarti memperkuat mandat hasil Pemilu 2024, bukan membuka jalan bagi manuver yang berpotensi mengguncang kepemimpinan Prabowo atau mengubah posisi Gibran di tengah jalan.

Artikel terkait lainnya