EKSKLUSIF! Menteri PU Dody Hanggodo Buka-Bukaan: Mutasi Massal, Judi Online, hingga Skandal Korupsi di Balik Proyek Infrastruktur
DEMOCRAZY News
15 Juli 2026 9:00 pm
.
8 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo angkat bicara secara terbuka mengenai berbagai isu yang menyelimuti kementeriannya dalam wawancara eksklusif di program Akbar Faizal Uncensored, Rabu (14/7/2026).
Mulai dari perbandingan kebijakan infrastruktur era Jokowi dan Prabowo, kontroversi perjalanan dinas ke New York, kebijakan mutasi besar-besaran yang ia lakukan, hingga pengakuan mengejutkan soal praktik absensi fiktif dan judi online yang melibatkan ribuan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR.
Dody mengawali pembicaraan dengan membandingkan peran dan anggaran Kementerian PUPR di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan era Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Ia mengakui bahwa meskipun terjadi rasionalisasi anggaran di awal pemerintahannya, kementerian yang dipimpinnya tetap mendapatkan alokasi anggaran yang besar, yakni sekitar 118 triliun rupiah untuk tahun 2026, dengan penambahan signifikan di bidang marga (jalan) dan sumber daya air.
Menariknya, Dody memperkenalkan istilah baru untuk kementeriannya.
Ia menyebut Kementerian PUPR bukan lagi “Pekerjaan Umum”, melainkan “Pembantu Umum”.
Menurutnya, hal ini mencerminkan peran kementerian sebagai pendukung utama program-program prioritas Presiden Prabowo.
“Saya menempatkan diri sebagai pembantu. Membantuin Presiden. Kalau Presiden bilang swasembada pangan, bagian PUPR apa? Irigasi. Kalau pengentasan kemiskinan, kami tanya Kementerian Sosial butuh apa, misalnya bangun sekolah rakyat,” ujar Dody.
Mengenai gaya pembangunan infrastruktur, Dody mengakui ada perbedaan yang cukup mencolok antara era Jokowi dan Prabowo.
Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, berlangsung sangat masif dengan peresmian yang sering dilakukan satu per satu.
Sementara di era Prabowo, peresmian cenderung disentralisasi atau digabung menjadi satu acara besar.
Dody mencontohkan peresmian ribuan kilometer jalan daerah dan lima bendungan sekaligus di NTB.
Lebih jauh, Dody menjelaskan bahwa meskipun arah pembangunan infrastruktur masih melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di era Jokowi, pendekatan perhitungannya kini jauh lebih tajam dan realistis.
Baca Juga
Ia mengakui bahwa di masa lalu, ada keberanian dari Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Hadimuljono untuk membangun jalan tol meskipun hitungan potensi kendaraan belum terlalu pasti.
Mereka “membacanya ke masa depan.” Namun di era sekarang, dengan keterbatasan anggaran, setiap proyek harus dihitung dengan lebih detail.
“Kalau jalan tol hari ini belum ekonomis, ya ditunda dulu. Anggaran juga terbatas. Prioritas sekarang mungkin lebih ke bagaimana suasana kepastian pangan terjamin,” tegas Dody.
Ia mencontohkan, jika suatu ruas tol diperkirakan belum akan dilalui banyak kendaraan dalam lima tahun ke depan, lebih baik pemerintah memperkuat jalan nasional atau kabupaten.
Namun jika di ujung ruas tersebut akan ada kawasan industri baru, pembangunan tol akan dilanjutkan.
Terkait progres jalan tol, Dody mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan sudah mencapai Probolinggo dan Paiton, dan akan dilanjutkan hingga Situbondo dan Banyuwangi.
Meski demikian, ia mengakui ada beberapa kendala di lapangan.
Untuk proyek jalan tol, pihaknya kini lebih banyak mengundang investor untuk berbagi risiko dan pembiayaan.
Dody juga mengakui bahwa komunikasi publik mengenai pembangunan infrastruktur di era pemerintahannya kurang masif dibandingkan era Jokowi.
Ia menyebut hal itu sebagai kritik untuk dirinya dan berjanji akan lebih gencar lagi mensosialisasikan berbagai pencapaian di bidang infrastruktur.
Jawab Kontroversi Perjalanan ke New York
Dody juga buka suara mengenai kontroversi perjalanan dinasnya ke New York yang sempat menjadi perbincangan publik.
Ia menjelaskan bahwa dirinya menerima undangan resmi dari PBB (UN Habitat) untuk menghadiri pertemuan antar menteri di New York pada pertengahan Juli.
Baca Juga
Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan air serta mencari teknologi baru yang bisa diterapkan di Indonesia.
Namun, dalam perjalanan waktu, terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh serta ada agenda peresmian bendungan oleh Presiden Prabowo.
Dody memutuskan untuk membatalkan kepergiannya dan memilih fokus menangani bencana di dalam negeri.
Ia mengaku heran mengapa isu ini menjadi ramai, karena menurutnya tidak ada yang salah dengan rencana perjalanan dinas tersebut.
Ia juga menegaskan tidak pernah mengelola sendiri akun media sosialnya, sehingga tidak memahami bagaimana isu itu berkembang di publik.
Setelah itu, pembicaraan beralih ke isu yang lebih serius, yakni kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Dody di lingkungan Kementerian PUPR.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR Komisi V, Yasti Soepredo Mokoagow, yang menilai langkah tersebut terlalu ekstrim.
Bahkan beredar isu bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR akan dipindahkan ke Papua menjadi staf biasa.
Baca Juga
Dody dengan tegas membantah isu tersebut. Ia mengatakan tidak mungkin Sekjen dipindahkan ke Papua karena Sekjen adalah pejabat yang mendampingi Presiden.
Ia juga mempertanyakan mengapa penempatan pegawai di Maluku atau Papua dianggap sebagai hukuman.
Menurutnya, Kementerian PUPR memiliki sekitar 38.600 pegawai, dan hanya sekitar 4.000 di antaranya yang berada di kantor pusat Jakarta. Sisanya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.
“PUPR itu tugasnya membangun dari Sabang sampai Merauke. Apakah ditempatkan di Maluku tidak lebih mulia daripada di Jakarta?” ujarnya.
Dody mengakui bahwa kebijakan mutasi yang dilakukannya merupakan bentuk “pembersihan” atau perbaikan internal.
Ia mengaku sebagai orang asing yang baru masuk ke Kementerian PUPR dan harus mencari orang-orang yang sekarakter dengannya, yakni yang memiliki integritas terjaga dan loyal seribu persen kepada pemerintahan yang ada.
Di awal masa jabatannya, ia mengaku sulit menemukan orang dengan kriteria tersebut.
Ia kemudian memberikan contoh konkret yang membuatnya harus bertindak tegas.
Dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat, meskipun Presiden Prabowo telah memerintahkan agar pembangunan selesai pada Juni, kontrak di tingkat satuan kerja masih tertulis Agustus.
Ia mengaku kaget dan langsung memerintahkan perubahan kontrak.
“Kenapa harus melawan presiden? Itu contoh kecil,” tegasnya.
Lebih serius lagi, Dody mengungkap kasus dugaan penyimpangan yang melibatkan Dirjen Sumber Daya Air.
Berdasarkan laporan whistleblowing yang masuk ke ponsel pribadinya, dirjen tersebut mengajukan anggaran sewa helikopter untuk perjalanan dinas penanganan bencana.
Namun setelah dicek oleh Inspektorat Jenderal, dari sepuluh kali pengajuan, hanya satu yang benar. Sisanya fiktif.
Kasus tersebut kini telah masuk ke ranah pidana dan yang bersangkutan memilih mengundurkan diri.
Dody menegaskan bahwa langkahnya bukanlah perombakan total.
Ia mengibaratkan Kementerian PUPR sebagai bangunan kayu yang kuat, namun ada “rayap” di dalamnya yang harus disuntik agar mati.
Ia menyebut “deep state” di tubuh kementeriannya sebagai rayap yang harus diberantas, sementara organisasi tetap tegak.
“Yang saya lakukan hanya di level atas, bagian yang ‘diperas’. Bangunan PUPR ini sudah sangat kuat. Hanya pengawasannya yang lebih diperkuat,” pungkasnya.
Meskipun mengakui ada potensi perlawanan dari internal akibat kebijakannya, Dody mengaku siap menerima dengan hati lapang.
Ia bahkan mencontohkan bahwa Nabi Muhammad pun pernah dilempari batu.
Untuk mengantisipasi tekanan politik dari DPR, ia memilih pendekatan persuasif dengan bertemu dan menjelaskan kebijakannya secara langsung kepada para anggota dewan.
Menanggapi analisis bahwa keberaniannya bertindak karena didukung oleh oligarki ekonomi yang dekat dengan istana, Dody membantah.
Ia mengatakan, jika dirinya benar-benar “jagoan” dan merasa kuat, ia tidak perlu sering berkonsultasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Justru ia mengaku sering datang dan berkonsultasi untuk memastikan kebijakannya benar.
Ia juga mengaku sering bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara dan deputi-deputinya untuk membahas berbagai hal teknis.
Ribuan Pegawai Terlibat Absensi Fiktif dan Judi Online
Bagian paling mengejutkan dari wawancara tersebut adalah pengakuan Dody mengenai temuan pelanggaran disiplin yang melibatkan ribuan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai dari total 38.600 aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya terbukti melakukan pelanggaran absensi elektronik atau absen fiktif.
“Bayangin, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. 1 dari 10 pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody dengan nada kesal.
Dody menjelaskan bahwa praktik ini baru terungkap setelah sistem absensi elektronik dirombak dan diawasi secara ketat.
Ia menyebut selama ini praktik tersebut berlangsung karena adanya “kekuatan pertemanan” di antara pegawai yang berasal dari angkatan yang sama sehingga proses hukum tidak pernah berjalan.
Bahkan setelah temuan ini, proses pemeriksaan terhadap ribuan pegawai yang melanggar absensi masih tersendat karena ada pihak-pihak yang melindungi.
“Karena kalau kena absen, ujungnya pecat,” jelasnya.
Lebih mencengangkan lagi, Dody mengungkap temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan sekitar 6.000 pegawai Kementerian PUPR terlibat dalam praktik judi online.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judi online itu pidana,” tegasnya.
Dody mengaku sangat jengkel dengan temuan tersebut.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin mengelola anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, termasuk absen fiktif dan judi yang merupakan tindak pidana.
“Saya mau pertanggungjawab. Saya harus mengelola ratusan triliun. Tapi lo absen aja lo masih kucing-kucingan. Lo judi pula. Sudah tahu judi itu pidana,” ujarnya dengan nada kesal.
Meskipun demikian, Dody menyatakan masih optimis bahwa masih banyak pegawai PUPR yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.
Ia mengatakan, “Saya yakin masih banyak orang PUPR yang dadanya merah putih. Kita harus mulai milah-milah. Yang memang tidak merah putih, lebih baik tidak usah ikut di zaman sekarang. Ini zaman yang merah putih. Fokusnya benar-benar merah putih.”
Di akhir wawancara, Dody menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan Kementerian PUPR dari praktik-praktik korupsi dan pelanggaran.
Ia mengatakan proses perbaikan masih berjalan dan tidak akan mengganggu target-target pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo.
“Fokus utama tetap di irigasi, bendungan, jalan tol. Proses ini berjalan tanpa mengganggu pekerjaan utama,” tegasnya.
Terkait isu yang beredar bahwa dirinya menempatkan seorang kerabat sebagai komisaris di PTPP, Dody juga memberikan klarifikasi.
Dalam wawancara tersebut, seorang perempuan bernama Aisyah yang disebut-sebut sebagai “ponakan” Menteri hadir dan membantah keras tudingan tersebut.
Aisyah mengaku memiliki latar belakang pendidikan S1 di Jepang dan S2 di Australia, serta ditempatkan di posisinya berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga.
Dody pun menambahkan bahwa ia tidak pernah mengangkat ponakan atau keluarga dalam jabatan apapun.
Dody menutup wawancara dengan pesan agar publik bisa melihat bahwa sedang berlangsung perubahan besar di Kementerian PUPR demi kepentingan publik dan rakyat.
Ia berharap semua langkah yang diambilnya dapat membawa perbaikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam membangun infrastruktur dan mengelola keuangan negara.
Sumber: AFU
Artikel terkait lainnya
