Darurat Fiskal Negara! Utang RI Capai Angka Fantastis Rp10.000 Triliun, Purbaya Malah Santai

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait total utang pemerintah yang tercatat lebih dari Rp 10.000 triliun per Juni 2026.

Angka tersebut diperkirakan setara dengan 41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Purbaya mengatakan masih akan melihat perkembangan utang pemerintah hingga akhir 2026.

Menurutnya, rasio utang tersebut masih berpeluang turun, mengingat posisi utang pemerintah saat ini masih berada di bawah batas 60%.

“Belum kan berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya akan bisa turun lagi sedikit,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga

Dikelilingi Informasi Bohong, Prabowo Disebut Seperti ‘Raja Tanpa Pakaian’ di Mata Publik!

Purbaya mengatakan, jumlah utang pemerintah harus dilihat secara berkelanjutan dan besaran pertumbuhan ekonomi.

Ia mengaku akan memperketat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah batas minimal 3%.

“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat,” jelasnya.

Selain itu, Purbaya juga akan mengoptimalkan pemungutan pajak atau tax collection.

Baca Juga

Pecah Kongsi? Direktur LIMA Bongkar Bukti Perbedaan Politik Prabowo-Jokowi Kini Makin Terang Benderang!

Dalam hal ini, ia menegaskan tidak akan menaikkan pajak.

“Kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” pungkasnya.

Utang RI Kini Tertinggi Sepanjang Sejarah, Ekonom Ungkap Bahayanya Jika Digunakan untuk MBG hingga Kopdes

Utang pemerintah RI untuk kuartal II atau Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.

Ekonom mewanti-wanti jika hanya digunakan untuk program yang tak produktif.

Baca Juga

Mahfud MD: Menteri di Kabinet Prabowo Lemah, Kabinet Bayangan Kini Disambut Jadi Penyeimbang Kekuasaan!

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya.

Dia menyoroti utang yang naiknya Rp373,2 triliun dari kuartal I 2026, yakni Rp9.920,42 triliun.

“Pada 30 Juni 2026, Kemenkeu mencatat bahwa pemerintah Indonesia berutang Rp10.293,69 triliun, dengan rasio 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Berly dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/8/2026).

Dia menyebut angka tersebut memang besar. Bahkan melampaui saat jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga

AWAS! Pasal Penghinaan Presiden Ditutup, Aparat Kini Incar Kritikus Lewat Pasal-Pasal UU ITE

“Walau angka 10 ribu T extra besar, tapi fokus perlu pada penambahan/change dimana Presiden Prabowo selama 20 bulan lebihi 10 tahun Presiden SBY,” ucapnya.

Jika terus berlanjut, jumlah tersebut berpotensi melampaui utang di era Presiden ke-7 Jokowi.

“Kalau pola berlanjut selama sisa 2/3 masa jabatan Presiden Prabowo, maka selama 5 tahun akan tambah hutang 89 % dari dua periode Predisen Jokowi,” ucapnya.

Padahal, Jokowi menghadapi pandemi.

Baca Juga

Cerita Detik-Detik Pemecatan Anies Baswedan: Lewat Pintu Khusus Istana, Pertemuan Privat dengan Jokowi Berujung Pencopotan Menteri!

“Presiden ke tujuh hadapi pandemi Covid19 yang extra kuat alasan menambah hutang untuk vaksin/layanan kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus ekonomi,” imbuhnya.

Saat ini, memang menurutnya belum darurat utang. Mengingat rasionya dengan PDB masih di bawah 60 persen.

“Apakah sudah darurat utang? Tidak, selama pada akhir masa jabatan rasio utang ke PDB masih di bawah batas 60 % yang tertulis di UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga-lembaga pemeringkat juga sudah wanti-wanti supaya batas ini tidak terlewati,” jelasnya.

Meski begitu, angkanya dinilai mepet.

Baca Juga

Erosi HAM Terparah Disebut Terjadi di Rezim Prabowo: Rakyat Masih Bisa Tertawa, Tapi Tertawa Kecut!

“Tapi kalau mepet-mepet batas kasihan juga presiden periode 2029-2034 yang bakal susah danai program-programnya,” ucapnya.

Karenanya, Berly menekankan penting memastikan utang tersebut digunakan untuk sektor produktif.

Sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

“Jadi perlu pastikan bahwa dana dari utang (banyak) digunakan untuk program yang tingkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia sehingga pertumbuhan alami akselerasi dan rasio utang tidak tembus 60 %,” terangnya.

Baca Juga

Manuver Politik! Anies Baswedan Blak-Blakan Ketika Disebut Jadi Presiden Kabinet Bayangan

Kini, menurutnya perlu menunggu pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 2026. Di sana akan sampaikan prioritas dan pola alokasi APBN.

Di sisi lain, Berly mewanti-wanti ketika utang tersebut digunakan untuk program prioritas Prabowo yang tidak produktif.

“Tapi kalau alokasi APBN buat MBG, KDMP, gentengisasi dll masih besar maka sulit berharap rasio utang ke PDB akan stabil apalagi turun sampai 2029,” pungkasnya.

Baca Juga

Desakan Copot Kapolri! Ray Rangkuti Beberkan 3 Alasan Prabowo Harus Segera Ganti Listyo Sigit, Singgung Parcok