Suket SMA Wapres Dibatalkan MA, Jansen Demokrat Desak Gibran Segera ‘Mundur’ atau Dimakzulkan!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut ia sampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Menurut Jansen, putusan MA tersebut berdampak pada legitimasi Gibran sebagai Wapres.

Ia menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT,” tegas Jansen dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Baca Juga

Gejolak Politik Parlemen Memanas! Polemik Suket dan Ijazah Gibran Uji Soliditas Koalisi Prabowo

Jansen menyebut ada dua opsi yang dapat ditempuh Gibran, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” ujar Jansen.

Ia menilai putusan MA berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya karena amar putusannya secara tegas menyatakan Suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

“Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: ‘tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan’,” katanya.

Baca Juga

Wantimpres Margarito Kamis Bedah Isi Putusan MA: Indonesia Berpotensi Tidak Lagi Memiliki Wakil Presiden Yang Sah!

Jansen juga meminta DPR dan MPR mengambil peran apabila Gibran tidak bersedia mundur.

Menurutnya, putusan MA tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa tindak lanjut.

“Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja,” ungkapnya.

1) Sebagai seorang politisi yg waras apalagi berlatarbelakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apapun, pasca keluarnya putusan MA. Apalagi ditengah banyaknya teman-teman yang bertanya, termasuk rekan-rekan media.

2) Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam — walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam — masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: “belum ditemukan atau tidak ditemukan”. Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan”.

Baca Juga

TERUNGKAP! Febrie Adriansyah Minta Rp 50 Miliar ke Tan Kian Agar Bebas dari Status Tersangka Kasus Jiwasraya

3) Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT.

4) Jika “letterlijk” mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN.

5) Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang “memundurkan” beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD.

6) Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja.

Baca Juga

Pasca Putusan MA Soal Pembatalan Suket, Pakar Hukum Sebut Kunci Kepastian Nasib Jabatan Gibran Ada di Sosok Ini!

7) Apakah perkara ini akan lanjut ke “eksekusi” politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para “dewa-dewa” yang maqomnya ada di “langitan”. Untuk kita yang levelnya masih di “daratan” baru bisa sekedar memberi pendapat hukum saja.

Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar.

Hormat saya,
Jansen Sitindaon

— Jansen Sitindaon (@jansen_jsp) October 31, 2026

Baca Juga

Golkar Minta Para Pimpinan Parpol Segera Bertemu Sikapi Putusan MA Soal Pembatalan Suket Gibran, Menuju Pemakzulan?

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

MA menyatakan dokumen tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonannya pada Pilpres 2024 tersebut tidak sah.

Amar putusan dibacakan pada Jumat (30/10/2026) dan dikonfirmasi pakar hukum tata negara Denny Indrayana melalui akun X miliknya.

Baca Juga

Satpol PP Gercep Turunkan Banner ‘Oligarki’ di Rawa Buntu Tangsel, Respons Publik: Giliran Begini Cepet!